http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Hanya Dua dari Enam Daerah yang Masuk Zona Hijau Survey Pelayanan Publik

MENARAnews, Medan (Sumut) – Sejumlah pemerintah daerah di Sumut masuk dalam zona kuning survey pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI perwakilan Sumut. Dari enam yang disurvey, hanya dua daerah yang masuk dalam zona hijau. 

Enam daerah yang disurvey Ombudsman Sumut antara lain, Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemkab Dairi, Langkat, Serdang Bedagai dan Pemkab Deli Serdang. Survey dibagi dalam tiga zona. Zona merah nilainya 0-50 , kuning nilainya 51- 80, hijau 81-100.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menjelaskan, survey ditujukan untuk melihat kepatuhan penyedia layanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Itu diperuntukkan untuk melihat potret pelayanan publik di instansi pemerintahan.

“Kita melihat pelayanan publik daerah itu melalui SKPD dan unit layanan disana. Dari undang-undang, setiap unit pelayanan diwajibkan untuk memajang atributisasi standar pelayanan publik. Selain itu sarana dan prasarana juga harus disediakan,” terang Abyadi saat ditemui di Kantornya, Jalan Mojopahit, Jumat (16/12/2016).

Ombudsman cukup prihatin dengan kondisi pelayanan publik di Sumut. Lantaran dari enam yang di survey hanya dua daerah yang masuk dalam zona hijau.

“Yang masuk zona hijau itu ada Pemko Medan dengan nilai 83,35 dan Pemkab Dairi dengan 82,64. Sedangkan yang lainnya masih pada zona kuning,” katanya.

Abyadi juga masih kecewa dengan pemerIntah provinsi Sumut karena hanya mendapat predikat zona kuning dalam pelayanan publik.

“Kenapa sampai sekarang belum bisa dapat zona hijau ? Artinya perbaikan pada pelayanan publik ini tergantung pada komitmen kepala daerah. Kalau seperti ini berarti kepala daerahnya tidak punya komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik,” katanya.

Survey seperti ini akan dilaksanakan Ombudsman setiap tahun untuk melihat sudah sejauh mana perbaikan pelayanan publik. Abyadi berharap setiap kepala daerah bisa menginstruksikan kepada SKPD untuk terus memperbaiki pelayanan publik.

“Kedepan, kita ingin lihat ada perbaikan ditempat pelayanan publik. Selanjutnya kita akan lakukan survey kualitas pelayanan publik,” pungkas Abyadi. (Yug)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,689PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.