http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Dugaan Korupsi Disbudpar, Kejati Kalteng Tunggu Audit BPK

MENARAnews,Palangka Raya (Kalteng) – Dugaan kasus tindak pidana korupsi di Dinas Kebudayaan dan Parawisata (Disdbupar) Provinsi Kalteng terkait kegiatan pengadaan baju adat dan alat musik tradisional tahun 2012 dengan total anggaran sekitar Rp.1,2 Miliar yang bersumber dari APBD tahun yang sama.

Berdasarkan informasi sementara ini, proses penyidikan masih berjalan, serta menunggu hasil perhitungan kerugian negara atau audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalteng.

Dalam dugaan kasus ini dikabarkan menjerat tiga orang sebagai tersangka yakni Saidina Aliansyah selaku Kepala Dinas, Junjung Kataruhan selaku Pelaksana, dan Rutena Y Hawung Kasi di Disbudpar Provinsi Kalteng.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng, Agus Trihandoko menyampaikan, penyidikan diperkirakan terkait dugaan kasus korupsi tersebut selesai sekitar bulan Januari atau Februari 2017.

“Dalam hal pemanggilan saksi-saksi menyangkut perkara Saidina Ali, melalui by phone saya meminta kepada saksi yang ada di Kabupaten/Kota se Kalteng untuk segera hadir. Khusus di hari anti korupsi sekarang ini, saya buka semua. Dan khusus perkara Saidina Ali, Insyaallah tinggal menunggu permohonan kepada BPK untuk menghitung kerugian negara,” jelas Agus Trihandoko pada kegiatan press gathering Hari Anti Korupsi Internasional 2016, Jum’at (09/12) di Palangka Raya.

Disinggung terkait kegiatan pelantikan yang diduga dilakukan terhadap bersangkutan salah satunya kepada Saidina Aliansyah beberapa hari yang lalu. Dia menyampaikan, kembali kepada kewenangan masing-masing. Tentunya pelantikan peralihan dan lain sebagainya merupakan hak perogratif dari Kepala Daerah.

Namun demikian, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng sendiri, ujarnya kembali, memiliki hak untuk melakukan penyidikan. Agar bisa saling menghormati, biar masing-masing berjalan dengan lancar, dalam artian persoalan kasus ini tetap ditindaklanjuti dan tidak akan dihentikan.

“Saya kembalikan lagi, misalnya menyangkut ada anak buah saya yang melakukan sesuatu perbuatan tercela. Instansi yang lain tidak berwenang untuk mengatakan, ‘pak dicopot aja, dan lainya’. Itu kewenangan saya, mau saya gantung, mau saya pindahi, Itu kewenangan saya,” papar Agus Trihandoko menambahkan.

Kendati demikian, terangnya menambahkan lebih dalam, kembali ke masing-masing sudut pandang dari teman-teman media terkait, soal etika dan budayanya seperti apa.

Ditanya kembali terkait potensi adanya kerugian negara, Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru menjabat 5 bulan ini, belum bisa menyampaikan hal tersebut, dengan alasan jika lembaga Kejaksaan memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk menghitung kerugian, dan itu akan dilakukan.

“Tapi karena perhitunganya njilimet (rumit), perlu di informasikan, Kejaksaan sudah memiliki auditor sendiri. Namun demikian praktek yang diakui auditor yang diakui hanya dari BPK atau BPKP, inspektorat,” tutupnya.

Dia juga menginformasikan, berdasarkan hasil pencapaian kinerja Kejaksaan Tinggi Kalteng di tahun 2016. Samapi dengan saat ini, ada 34 perkara masuk tahap peyelidikan, 23 perkara tahap penyidikan dan 51 perkara tahap penuntutan, sedangkan perkara yang sudah dilakukan eksekusi sebanyak 33.(arli)

Editor: Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,689PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.