http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

DPRD Barito Utara Tagih Janji Pemerintah Pusat Turunkan Tim

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) -Tim Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalteng jum’at (16/12). Kunjungan yang dilakukan oleh sejumlah legislatior tersebut bertujuan untuk melakukan konsulidasi terkait pembahasan RTRWK Kabupaten Barito Utara, yang mana dalam waktu dekat akan disahkan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Acep Tion ketika dikonfirmasi awak media, selain berkonsulidasi, sejumlah anggota dewan yang hadir bermaksud untuk belajar terkait bagaimana peran atau tugas dari dewan dalam penyelesaian RTRWP Kabupaten Barito Utara.

“Poin penting yang kami peroleh dari kunjungan ini cukup membuka wawasan dan pengetahuan kami,  dimana penyusunan RTRWK harus mengacu pada RTRWP Kalteng sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015, serta meminta saran agar Pansus juga terpisah untuk menyelesaikan RTRWK dan tata batas,” jelas Acep Tion usai rapat.

Menyangkut tata batas dan tata ruang, ujarnya, DPRD Provinsi Kalteng juga sudah menyampaikannya secara jelas, termasuk mengenai kewenangan peralihan Hak Penguasaan Hutan (HPH) ke Hak Pengelolaan (HPL).

Terangnya kembali, terkait RTRWK dan tata batas Kabupaten Barito Utara sudah di konsultasikan kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian,  hingga saat ini tim yang dijanjikan Pemerintah Pusat akan datang masih belum turun untuk menyelesaikan tata batas Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Kalimantan Timur (Kaltim).

“Perbatasan kedua provinsi berada di daerah Barito Utara. Tapi hingga kini belum datang. Rencana kami, kalau tim yang dijanjikan belum turun juga, setelah usai dari DPRD Kalteng, kami kembali akan datang lagi ke Pusat untuk menanyakanya kembali,” paparnya menambahkan.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Kalteng, Artaban saat dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut menjelaskan, dua hal penting yang disarankan kepada tim Pansus RTRWK DPRD Kabupaten Barito Utara, diantaranya agar tim pansus tidak mengabungkan pembahasan RTRWK dengan persoalan penyelesain tata batas.

“Kedua tim Pansus harus mengacu pada RTRWP Kalteng sesuai Perda nomor 5 tahun 2015. Karena dasar hukum, substansi persoalan dan kewengan juga berbeda. Kalau pansus tetap menyusun, maka harus mengacu pada RTRWP Kalteng sesuai Perda Nomor 5 tahun 2015, Karena RTRWP itu payung hukumnya.” papar Artaban.

Jika pembahasan tersebut menyimpang dari ketentuan, dengan tegas dia katakan, dapat dipastikan tidak akan mendapat rekomendasi oleh gubernur. Terkait Alasan pembahasan soal RTRWP dengan tata ruang harus dipishakan, RTRWK bisa cepat selesai, tapi soal tata batas belum tentu bisa selesai secara bersamaan.(arli)

Editor: Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.