MENARAnew, Palembang (Sumsel) – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) semakin gencar menarik program dan pembiayaan dari pemerintah pusat. Ini dikarenakan pemerintan provinsi Sumsel menargetkan hilirisasi industri dan pengembangan pariwisata berstandar internasional.
Dikatakan, tahun 2017 pemerintah pusat mengalokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp16 miliar untuk Sumsel. “DAK tersebut untuk pembangunan fisik pariwisata dan kebudayaan,” ucap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan provinsi Sumsel, Irene Camelyn Sinaga, Selasa (6/12).
Dijelaskan, dana tersebut akan dibagi untuk daerah, dengan rincian Rp 2,5 miliar untuk provinsi Sumsel, Rp 2 miliar untuk Lahat, Rp 3 miliar untuk Pagaralam, Rp 4 miliar untuk Palembang dan Rp 1 miliar untuk Banyuasin serta Rp 1,5 miliar untuk Empat Lawang yang diperuntukan untuk Aminitas.
Untuk DAK pemprov Sumsel, lanjutnya, digunakan untuk pengembangan Danau OPI Jakabaring dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS). Disamping itu untuk dana non fisik, Sumsel pun mendapatkan bagian sebesar Rp1 miliar.
“Dana tersebut dipergunakan untuk membuatan master plant dan Detail Engineering Design (DED) Palembang dan Pagaralam,” ujarnya.
Dikatakan juga, tahun 2016 ini pemprov Sumsel mendapat DAK sebesar Rp 18 miliar untuk pemugaran Bukit Siguntang. Dana tersebut berasal dari bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PERA). Saat ini progresnya sekitar 25 persen.
“Tahun ini, kami fokus pada bangunan inti dibagian atas Bukti Siguntang. Untuk itu, selama pemugaran berlangsung Bukit Siguntang ditutup sementara,” ucapnya.
Dijelaskan, pemugaran yang dilakukan hingga 80 persen layout situs bersejarah. Pemugaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi awal Bukit Siguntang seperti dahulu kala. Karena itu, untuk mengembalikan kecirian lahirnya Parameswara, pihaknya melibatkan budayawan dan arkeolog mengenai konsep Bukit Siguntang untuk ke depannya.
“Melalui Bukit Siguntang kita bisa melihat bagaimana perkembangan dan sejarah Sumsel disana,” ungkapnya.
Terkait retribusi, Irene menilai masih kecil. Mengingat, museum bukan menjadi destinasi liburan maupun edukasi. Bahkan, pada 2017 untuk retribusi di Bukit Siguntang dan TPKS akan ditiadakan sebab disana akan dilakukan pemugaran dan dilakukan penutupan sementara. “Setelah selesai akan kami buka lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Dr Ekowati Retnaningsih SKM MKes menambahkan, alokasi dana pada 2017 berdasarkan money flow program priority, bukan berdasarkan pagu pengajuan SPKD.
“Kegiatan SKPD yang prioritas yakni infrastruktur perbaikan jalan provinsi di 17 kabupaten/kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA), penanggulangan kemiskinan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, persiapan Asian Games dan rumah sakit provinsi,” tukasnya.(Fbr)