http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

BUMD di Kalteng Belum Bisa Memberikan Kontribusi Besar pada PAD

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Setidaknya terdapat sekitar 426 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di 14 Kabupaten/Kota se Kalteng, akan tetapi hal tersebut dinilai masih belum memberikan kontribusi besar terhadap Pendapataan Asli Daerah (PAD) yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalteng Cornell Syarief P dalam kegiatan Media Relation, Rabu (07/12) Aula Perwakilan BPK RI Kalteng Jl.Yos Sudarso Kota Palangka Raya yang dihadiri sejumlah awak media, Direktur Utama BUMD Kotawaringin Barat, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, dan jajaran Perwakilan BPK RI Kalteng.

Cornell Syarief dalam pemaparanya menjelaskan, peryataan modal yang diberikan oleh Pemda se Kalteng pada BUMD sekitar Rp.159,62 Miliar, sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh Pemda adalah Rp.76,85 Miliar.

“Apabila dibandingkan dengan faktor-faktor lain, maka diperoleh rata-rata Ratio terhadap PAD hanya 4,15 persen, dan Ratio terhadap pendapatan daerah adalah 0,5 Persen,” jelas Cornell Syarief.

Disis lain, Berdasarkan hasil kinerja BUMD yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalteng yang disampaikan langsung Kepala Sub Auditorat Kalteng II, M.Suharyanto menyampaikan, tujuan pembentukan BUMD belum sepenuhnya tercapai.

“Tujuan pembentukan BUMD yang ada di Kalteng yakni dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan perekonomian serta memberikan kontribusi PAD belum sepenuhnya tercapai,” ujar Suharyanto.

Dia juga menjelaskan, di tahun 2014, sekitar 86 persen BUMD tidak memberikan kontribusi PAD, Sampling pada 102 Pemda, Terdapat 83 Pemda yang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak mencapai target Rencangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Terkait sasaran pemeriksaan kinerja BUMD ujarnya kembali, pertama perencanaan sterategi Pemda dalam Pembangunan BUMD, kedua regulasi dan kebijakan Pemda sebagai pedoman penerapan Good Corporate Govermence, ketiga kelembagaan Pemda sebagai dukungan kapasitas dan kapabilitas pembentukan BUMD, serta identifikasi dan pembinaan dalam pembinaan BUMD.

Kondisi saat ini, terang Suharyanto lebih dalam, visi dan misi Pemda terkait tunjuan pembentukan BUMD tidak jelas seperti rekrutmen Dewan Komisaris atau Badan Pengawas, direksi dan karyawan tidak melalui proses terbuka dan transparan.

“Intervensi Pemda Manajemen BUMD dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis, Pemodalan BUMD minim, karena kurangya perhatian Pemerintah. Rekomendasi BPK, merevisi RPJMD yang mensinergikan peran BUMD dengan Satker Pembina dan Satker Terkait” tukasnya lebih dalam.

Rekomendasi BPK selanjutnya, menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) mempedomani UU No.23 tahun 2014 dalam penyusunan Perda mengenai Pengelolaan BUMD, serta memerintahkan dewan pengawas menyusun tata cara pengawasan dan menginstruksikan kepada Sekda memperitahkan kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan yang belum melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan.

Di sisi lain, Direktur Utama BPR Marunting Sekahtera Kabupaten Kotawaringin Barat, Subandi dalam paparanya menyampaikan, asalkan tidak ada kaitanya dengan politik, BUMD tentunya akan berjalan dengan baik.

“Memang kadang-kadang ada satu atau dua hal BUMD atau BPR ada kaitanya dengan sisi politisnya,” tutupnya.(arli)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,689PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.