MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng saat ini masih menunggu kejelasan pembahasan terhadap sejumpah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalteng 2017.
Padahal pihak Pemerintah Daerah sendiri bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng sebelumnya sudah pernah membahas terkait tiga agenda tersebut.
Hanya saja Pihak DPRD Kalteng meminta agar SK pelantikan sejumlah pejabat eselon II dan III di Provinsi Kalteng tertanggal 19 Agustus 2016 kemarin segera dicabut dan dikembalikan ke jabatan sebelumnya.
Karena SK Pelantikan Gubernur Kalteng tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketika Raperda yang dicanangkan akan dilaksanakan tahun 2017 nanti tetap dibahas, tidak menutup kemungkinan pembahasan yang dilakukan menjadi tidak sah, dan menjadi sia-sia, lantaran legalitas penjabat masih dipersoalkan dan dipertanyakan.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Siun Jarias ketika diwawancarai menyampaikan, selaku pribadi tidak tau pasti apakah pejabat yang dilantik tersebut sudah dikembalikan ke jabatan sebelumnya.
Misalnya pejabat eselon II seperti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Damber Liwan. (dalam SK No.188.44/340/2016 menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan saat ini mejabat sebagai Staf Ahli Gubernur.red).
“Pak Damber sudah benar ga sudah dikembalikan misalnya seperti itu. Tapi kalau DPRD sendiri berkesimpulan bahwa masih tidak menjawab seperti apa yang diinginkan, itu hak mereka.” jelas Siun Jarias diwawancarai awak media rabu (23/11) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Jl. RTA Milono Km.1 Kota Palangka Raya.
Disinggung terkait pengesahan Raperda RPJMD paling lambat dilaksanakan enam bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dilantik bulan Mei 2016 kemarin.
Dirinya selaku ASN juga merasa merasa kebingungan dan sangat mengharapkan sejumlah pihak dapat menyelesaikan persoalan yang ada.
RPJMD merupakan acuan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kedepanya. jika tidak, terang Siun bagaimana program bisa dilaksanakan dengan maksimal, kalau roh dari rancangan program yang ingin dilaksanakan tidak ada.
“Semua program yang dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengacu kepada RPJMD, ini kan rohnya. Saya ga bisa menyembuyikan diri lagi dari kegalauan ini, karena kita hanya bisa sebatas itu saja” tutupnya.(arli)
Editor: Hidayat