MENARAnews, Medan (Sumut) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut menyatakan sikap tidak akan ikut dalam aksi bela Islam Jilid III pada 25 November atau 2 Desember 2016 mendatang.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumut, Bobby Niedhal Dalimunthe. Meski demikian, PMII tetap akan mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Gubernur Non Aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“PMII mendesak Polri untuk segera menuntaskan proses hukum terhadap tersangka Ahok,” tutur Bobby, Kamis (24/11/2016).
Menurut Bobby, Ahok adalah penyebab negara menjadi tidak kondusif. Dia pun meminta masyarakat bisa berpikir rasional. Mahasiswa sebagai aktor perubahan harus memberikan pandangan positif ketika berkomunikasi dengan masyarakat.
Ditambah lagi pernyataan Panglima TNI pada Rabu (23/11/2016) di Kampus Unpad mengatakan pada media, bahwa berkaitan dengan isu Ahok, ada keterlibatan pihak luar (asing) untuk mengadu domba dan memecah belah bangsa Indonesia.
“Sesuai instruksi Pengurus Besar, PMII Sumut tidak sepakat jika aksi yang berjilid ini berujung ke arah makar terhadap negara atau penggulingan kekuasaan,” ungkap Bobby.
PMII Sumut memandang bahwa sistem demokrasi di Indonesia saat ini sedang diuji.
“Perlu diingat bahwa, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang mengutamakan proses demokrasi, bukan pada hasil demokrasinya. Hanya dengan melewati proses demokrasi tersebut lah bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang maju,” pungkas mantan ketua DPC PMII Deli Serdang ini.
Berbeda dengan PMII, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut menyatakan sikap akan ikut turun ke jalan.
“Kita HIMMAH akan turun aksi pada Jumat (02/12/2016) sebagi bentuk kepedulian kita untuk mengawal proses hukum. Tentunya aksi yang dilakukan akan damai. Tidak berbau politis apalagi anarkis,” ujarnya singkat melalui pesan elektronik, Selasa (23/11/2016). (Yug)