MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menginginkan agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota untuk terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program atau kegiatan dalam pencegahan kemiskinan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Siun Jarias melalui sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Kesejahteran Rakyat (Kesra) Ketut Widhie Wirawan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalteng, Rabu (09/11) di Aula Bappeda Provinsi Kalteng.
“Saat ini jumlah penduduk miskin masih tinggi, dan masih adanya ketimpangan kemiskinan antar wilayah. Program nasional melalui perlindungan sosial antara lain, program raskin, siswa miskin, Jamkesmas, Kalteng Harati, Kalteng Berigas dan Kalteng Besuh dan lain-lain harus dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Dirinya menyampaikan, agar program dapat berjalan dengan baik, baik secara vertikal atau horizontal antar instansi atau sektor terkait, TKPK perlu secara berkesinambungan melakukan koordinasi efektif guna peyempurnaan dan peningkatan dalam penanganan kemiskinan. Dengan terjalinya koordinasi yang baik, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kalteng,
Berdasarkan data yang ada, jumlah angka kemiskinan pada maret tahun 2016 mencapai 143.485 orang atau 5,66 persen. Hal ini mengalami penurunan sekitar 4.215 orang dibandingkan akan kemiskinan maret 2015 sekitar 147.700 orang atau 5,96 persen.
Dia juga menyampaikan, jumlah desa tertinggal di wilayah Kalteng tahun 2016 mencapai 213 desa, dan mengalami penurunan dibandingkan angka ditahun 2015 dengan jumlah desa tertinggal sekitar 300 desa. Sedangkan untuk desa yang masuk dalam kategori sangat tertinggal di tahun 2015 yakni 1 desa dari data desa sangat tertinggal pada tahun 2014 yakni 3 desa.
“Agar program penanganan kemiskinan dapat terkoordinasi dengan baik, pertama saya menyampaikan untuk melanjutkan pelaksanaan program kemiskinan yang sudah ada, kedua mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan khususnya yang terkaitan langsung dengan keluarga miskin,” paparnya menambahkan.
Lanjutnya kembali, perbaruan basis data pertahun sangat diperlukan, sehingga program kemiskinan dapat menyentuh target-target yang betul-betul tepat sasaran dan juga bertujuan meminimalisir program sosial kemiskinan yang salah sasaran.(arli)
Editor: Hidayat