MENARAnews, Medan (Sumut) – Kapolda Sumut didesak mengevaluasi kinerja Kapolres Langkat, AKBP Mulya Hakim Solichin. Desakan itu datang dari Anggota DPRD Sumut dapil XII (Binjai dan Langkat)Muhri Fauzi Hafiz menyusul bentrokan antara warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dengan aparat kepolisian, Jumat (18/11/2016).
Menurut Muhri, bentrokan terjadi karena sikap represif aparat terhadap petani.
“Membawa pasukan yang besar seakan kondisi tidak aman, oleh karena itu saya meminta agar Kapolda Sumut meminta pertanggungjawaban Kapolres Langkat atas terjadinya bentrokan yang memakan korban tersebut,” kata Muhru, Senin (21/11/2016).
Bentrokan pun disebabkan aksi saling klaim antara PT Langkat Nusantara Kepong (Malaysia) dengan petani penggarap.
Muhri berpendapat, seharusnya kepolisian harus berhati-hati. Karena yang jadi permasalahan adalah soal legalitas dari masing-masing pihak untuk menduduki lahan tersebut.
“Seharusnya ini bukan persoalan upaya paksa agar masyarakat meninggalkan lokasi, namun adu argumentasi dan ke otentikan dokumen. Makanya dalam hal ini BPN harus dihadirkan. Dan kalau tidak salah itu salah satu yang diminta oleh petani, supaya jelas siapa yang berhak disana,” ujarnya.
Keyakinan Muhri, tidak mungkin petani penggarap mempertahankan lahannya kalau tidak memiliki bukti kuat. Semua pihak diminta memahami cara penyelesaian dengan menunjukkan legalitas.
Muhri berkeyakinan, para petani juga tidak akan bersikeras untuk menduduki lahan tersebut jika mereka tidak merasa memiliki hak. Atas hal ini menurutnya semua pihak harus memahami cara penyelesaian yang tepat yakni dengan memahami legalitas masing-masing.
“Jangan ujung-ujungnya aparat kita yang bentrok dengan warga petani kita, apalagi dari tayangan videonya petugas sampai memukuli petani. Dari sudut sosial kemasyarakatan bentrok itu berarti kegagalan dalam menyelesaikan persoalan. Dan itu yang saya lihat dari kondisi ini, sehingga meminta agar Kapolda Sumut meminta pertanggungjawaban dari Kapolres Langkat,” tandas Muhri. (Yug)