MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang tahun 2017 diproyeksikan meningkat sebesar Rp 100 miliar dibanding APBD tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.3 triliun. Peningkatan itu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bantuan Keuangan (Bankeu), dan dana bagi hasil pajak.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Utuy Setiadi menuturkan, meski diproyeksikan meningkat Rp 100 miliar, namun dirinya belum memastikan hal tersebut. Pasalnya, saat ini Pemkab masih melakukan pembahasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Diprediksi ada peningkatan, namun nilai pastinya masih menunggu beberapa sumber keuangan seperti dari Bankeu Provinsi Banten. Ini belum ada angkanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada angkanya sehingga kita bisa hitung berapa peningkatan dari 2016 ke 2017,” ujarnya, Selasa (15/11/2016).
Utuy menyatakan, hasil pembahasan itu ditargetkan selesai pada tanggal 17 November mendatang dan bisa disetujui pada tanggal 27 November. Utuy menegaskan, pembahasan APBD ini sudah sesuai tahapan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Tidak ada yang lambat karena sudah sesuai dengan tahapan sesuai Permendagri Nomor 13. Disitu kan dinyatakan bahwa harus menetapkan APBD paling lambat 30 November sudah ada persetujuan bersama,” bebernya.
Utuy memaparkan, salah satu poin yang dikaji dalam pembahasan APBD tersebut, yakni kesesuaiannya dengan visi misi bupati. Dijelaskannya, pembahasan APBD antar SKPD dan TAPD harus memperhatikan pola kinerja, standar ukuran pengerjaan, sasaran, pengeluaran belanja, dan benefit bagi Pemkab.
“Jika hal itu tidak sesuai dengan capaian visi misi bupati, nantinya akan dikoreksi kembali untuk disesuaikan,” terang mantan ASDA I itu.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pandeglang, Kurnia Satriawan menyebutkan, masih ada 4 SKPD lagi yang belum menyampaikan RKA. Hal itu akan terus didesak agar segera menyerahkan agar penetapan APBD tepat waktu.
“Rancangan APBD jadi kalau RKA SKPD sudah jadi. Ini kan sedang dalam pembahasan. Memang masih ada sekitar 4 SKPD yang belum menyampaikan RKA,” katanya.
Akan tetapi Kurnia optimis, APBD Tahun 2017 mendatang akan mengalami peningkatan. Dasarnya yakni penerimaan negara yang juga menunjukkan kenaikkan.
“Saya melihat proyeksinya naik, karena target penerimaan pajak dipusat juga mengalami kenaikkan. Pusat juga saya kira banyak keberhasilan seperti Tax Amnesty yang bisa berdampak baik bagi daerah,” imbuhnya.
Ia mengatakan, adanya aturan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru diakui menjadi kesulitan dalam menyusun RKA untuk Rancangan APBD. Karena dalam penyusunannya, anggaran tersebut harus menyertakan kebutuhan dan RKA insransi yang nanti akan muncul hasil SOTK baru.
“Akan tetapi hal itu tidak menjadi kendala karena kita antisipasinya dengan cara menunjuk penanggung jawab sesuai bidang terkait dengan SOTK terbaru,” tutupnya. (Kr)
Editor: Irdan