Wow.. Besaran Anggaran Infrastruktur Ngendap Rp 700 Juta, Wakil Bupati Pandeglang Pertanyakan Kinerja UPT

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Orang kedua Kabupaten Pandeglang Tanto Warsono Arban mempertanyakan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melakukan perawatan dan perbaikan jalan di lingkungan Pemkab Pandeglang. Pasalnnya, kucuran dana sebesar Rp 700 juta dari Pemkab Pandeglang yang harusnya digunakan untuk perawatan dan perbaikan, belum juga dilakukan.

Tanto mengatakan, kinerja UPT selama ini dianggap belum mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melakukan perbaikan dan perawatan jalan guna kepentingan masyarakat. Soalnya, dia mengaku banyak warga yang mengeluh lantaran kondisi jalan diberbagai wilayah di Pandeglang masih rusak termasuk yang sudah diperbaiki.

“Jadi begini, itukan pemeliharaan masuknya ke UPT, saya sudah tanyakan ke UPT, dan sudah mengamanatkan agar segera melakukan perawatan jalan karena anggaran untuk masing-masing UPT itu Rp 700 juta. Jadi harus direalisasikan jangan dibiarkan mengendap”, katanya, akhir pekan kemarin.

Dia menegaskan, dari hasil pemeriksaan perbaikan yang dilakukannya di sejumlah wilayah, masih ditemukan beberapa permasalahan,  salah satunya adalah pengerjaan yang dilakukan asal-asalan. Oleh sebab itu, pemborong dan UPT diharapkan agar lebih teliti dan menggunakan anggaran dengan baik.

“Kita berharap pekerjaan dari pemborong maksimal, tapi ternyata baru beberapa minggu diperbaiki sudah rusak. Jadi jangan sampai uang rakyat dijadikan main-main,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pandeglang Erin Fabiana mengaku bakal langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua hasil pembangunan di wilayah Pemkab Pandeglang. Itu dilakukan guna memastikan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan dipakai dengan baik atau tidak, mengingat semua program pembangunan untuk tahun 2016 sudah selesai dilakukan.

“Kegiatan infrastrukultur itukan sudah selesai semuanya,  saya juga sudah berbicara dan akan meninjau semua hasil program pembangunan. Jadi kita akan melihat langsung apakah hasil pembangunan itu terlaksana dengan baik atau tidak. Jadi akan kita pastikan juga UPT ini bekerja dengan baik atau tidak,” ujarnya.

Ditanya soal masih adanya jalan yang belum diperbaiki, dia mengaku hal tersebut akan diselesaikan di tahun 2017 nanti. Pasalnya, banyak kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dirasionalisasikan termasuk untuk pembangunan infrastruktur.

“Yang dirasionalisasi itu bahwa kegiatan 2016 harus menjadi prioritas di tahun depan karena tidak dapat kita hindari dampak rasionalisasi itu, tapi menjadi prioritas untuk tahun selanjutnya”, imbuhnya. (IY)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!