Wacana Jokowi Buka Pospenas Di Banten, Mahasiswa Pandeglang Ingatkan Presiden Harus Bebas Unsur Politik

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Presiden Joko Widodo diagendakan kembali mendatangi Banten pada pertengahan Oktober mendatang. Rencananya, Presiden asal Solo itu akan membuka langsung kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Porpenas) VII di Kota Serang. Kedatangan Jokowi itu mencuat setelah Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin saat launching Porpenas di kantor Kementerian Agama RI Jakarta. Jika benar, maka ini merupakan kedatangan Jokowi kesekian kalinya ke tanah Jawara.

Wacana kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu, mendapat pesan khusus dari kalangan mahasiswa di Pandeglang.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, Dean Bayu Pradana, mewanti-wanti agar Jokowi tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden, khususnya kegiatan kampanye. Mengingat, salah satu Kader PDIP, secara resmi telah mendaftarkan menjadi Bakal Calon Gubernur Banten 2017.

“Seandainya kedatangan Jokowi dalam rangka kampanye, kita akan sangat menyayangkannya karena Jokowi secara terang-terangan melakukan kampanye untuk salah satu calon, maka kewibawaannya sebagai Presiden RI akan runtuh,” kata pria yang akrab disapa Deong ini, Jumat (14/10/2016).

Menurut Deong, Jokowi merupakan Presiden Indonesia, bukan presiden dari sebuah partai, apalagi PDIP. Maka tidak sepatutnya memelintir kebijakan dan kekuatannya menjadi ajang kampanye salah satu bakal calon.

“Semoga kedatangan Jokowi membawa angin segar untuk kebangkitan bangsa, khususnya untuk menjaga kerukunan umat beragama tanpa ada unsur kampanye, saya kira Presiden Jokowi harus bersifat netral,” pesannya.

Senada dengan yang diungkapkan Deong, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, Adjat Sudrajat menuturkan, wacana kedatangan Jokowi ke Banten sulit dipisahkan dari unsur politik. Terlebih Bakal Calon Gubernur Banten berasal dari partai yang sama, yaitu PDIP. Akan tetapi, dirinya mengingatkan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus menghindari tindakan yang menggiring suara masyarakat memilih salah satu pasangan calon.

“Momentum saat ini sangat urgent dalam hal politik. Tetapi sekali lagi harus bebas unsur politik. Meskipun pandangan politik itu ada, tetapi jangan disangkutpautkan bahwa Jokowi mendukung salah satu bakal calon,” jelas pria yang baru saja dilantik menjadi Ketua PMII Pandeglang pada 11 Oktober lalu.

Lebih dari itu, Adjat menyarankan agar Pemerintah Daerah tidak jumawa atas kedatangan Presiden ke daerahnya. Melainkan harus menyampaikan aspirasi kebutuhan daerahnya.

“Pemerintah jangan terlalu bangga (Didatangi Jokowi), seharusnya bisa menyampaikan aspirasi. Tetapi bagaimana Banten hari ini ketika sering didatangi Jokowi, apa yang harus disampaikan di luar kegiatan. Agar Pemerintah Banten dengan pusat berjalan dengan baik,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Pandeglang, Zaenudin, justru melihat bahwa kedatangan Jokowi selama ini dan rencana kedatangannya kembali dalam waktu dekat, kental dengan unsur politik. Menurut Uje, sapaan akrabnya, sebagai presiden dengan brand merakyat, justru terkesan membawa misi partai ke Banten, termasuk mempromosikan Rano Karno sebagai Bakal Calon Gubernur Banten 2017.

“Memang kita belum menemukan bukti kuat terkait hal itu, tetapi jika kita kaji dalam konteks Pilgub Banten, sangat jelas indikasi ke arah situ,” katanya.

Apalagi, lanjut Uje, raihan suara Jokowi yang rendah pada Pilres 2014 lalu, seakan menunjukkan bahwa Presiden Indonesia Ke -7 itu, ingin memperkuat basis massanya di Banten.

“Kegiatan Jokowi menghadiri program justru seperti dibalut dengan usnur politik. Bahkan kami lihat, Jokowi juga kerap mengunjungi wilayah yang raihan suaranya pada Pilres lalu rendah. Ini kami nilai untuk memperkuat basis, sambil mempersiapkan kekuatan untuk Pilpres 2019 mendatang,” paparnya. (Dnd)

Editor: Irdan

Comments
Loading...
error: Content is protected !!