MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Ternyata dari 700 lebih krayawan yang bekerja di perusahaan PT Lifere Agro Kapuas (LAK) yang beroperasi di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, terdapat hanya 300 lebih karyawan yang didaftarkan masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sementara ada sekitar 300 lebih karyawan belum didaftarkan.
Hal ini terungkap saat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Kapuas, melakukan mediasi karyawan dengan pihak perusahaan yang begerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu, di ruang Kadis Nakersos Kapuas, Senin (17/10) siang.
Dalam mediasi itu, selain menyangkut keluhan karyawan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Juga menyangkut pengurangan hari kerja yang menyebabkan kurangnya upah pekerja. Kemudian menyangkut kecelakaan kerja dan masalah setatus buruh harian lepas yang bekerja bertahun-tahun tidak ada perubahan pengakatan.
Terkait masalah BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, salah satu dari pihak PT LAK mengaku bahwa dari ratusan karyawan yang tidak didaftarkan itu lantaran banyak karyawan belum memiliki e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). “Yang menjadi kendala tidak didaftarkannya ke BPJS itu, karena sebagian belum ada e-KTP. Jadi kita menunggu dulu,” kata salah satu pihak yang mewakili PT LAK di hadapan Disnakersos dan karyawan.
Menyangkut pengurang kerja, buruh harian lepas dan kecelakaan kerja, pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan perusahaan terkait hal itu. Hingga berita ini diturunkan, dalam mediasi yang berlangsung alot itu, ditunda dan akan dilanjutkan kembali jam kedua.
Sementara itu, Kabid HI Syaker dan Wasnaker Disnakersos Kapuas Drs Sugiyanto menerangkan, bahwa mediasi yang dilakukan pihaknya ini berdasarkan aduan sejumlah karyawan PT,LAK beberapa waktu lalu terkait keluhan BPJS karyawan, Pengurang hari kerja, kecelakaan kerja dan buruh harian lepas.
“Mediasi ini dilakukan tindaklanjut hasil dari penyelesaian karyawan dengan PT LAK tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, mereka (karyawan) mengadu ke kita, dan kita panggil para pekerja ini dan perusahaan untuk di mediasi,” ujar Sugiyanto, kepada wartawan. (kontributor)
Editor: Hidayat