Tak Punya E-KTP, Banyak Nelayan Di Pandeglang Belum Dapat Asuransi

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain bantuan alat tangkap dan juga pembinaan, kini Pemerintah juga tengah gencar memfasilitasi jaminan hidup para nelayan melalui asuransi.

“Meski kuotanya belum mampu mengakomodir seluruh nelayan, tetapi program tersebut dinilai menjadi suatu bukti keseriusan Pemerintah menjamin kesehatan masyarakatnya,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pandeglang, Tata Nanzariyadi, Rabu (12/10/2016)

Tata menyebutkan, Pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 5.000 jiwa selama lima tahun ke depan. Dimana setiap tahun, 1.000 kuota disiapkan untuk memfasilitasi jaminan kesehatan nelayan.

“Namun, hingga kini baru ada sekitar 600 nelayan Pandeglang yang memiliki asuransi. Kita masih mengupayakan jatah lainnya. Sayang sisanya, kapan lagi,” terangnya.

Kendati telah disipakan fasilitas kesehatan, namun kata Tata, pihaknya masih menemukan kendala. Diantaranya, banyak nelayan yang belum memiliki KTP Elektronik. Selain itu, ahli waris yang ditunjuk juga masih berstatus dibawah umur. Padahal ketentuannya, ahli waris harus memiliki KTP.

“Banyak yang belum punya E-KTP. Di sisi lain ketika mau urus di dinas, juga sering error. Sementara perihal ahli waris, mereka banyak yang menunjukkan anaknya yang masih sekolah,” papar Tata.

Disebutkannya, nilai jaminan yang diperoleh nelayan cukup besar, yakni berkisar Rp 20 juta hingga Rp 200 juta. Sementara premi yang dipungut setiap tahunnya, hanya sebesar Rp 175 ribu.

“Kalau kecelakaan bukan sedang melaut itu mendapat Rp 165 juta, cacat tetap Rp 100 juta, yang meninggal di laut mendapat Rp 200 juta, kalau sakit Rp 20 juta. Tetapi ke depannya, kita mau mengusulkan kepada bupati untuk membantu biaya premi nelayan,” tuturnya. (Dnd)

Editor: Irdan

Comments
Loading...
error: Content is protected !!