Tahap I Tax Amnesty, KPP Pratama Pandeglang Terima Dana Pengampunan Fantastis

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Dihari terakhir program Tax Amnesty atau pengampunan pajak tahap I, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang mengklaim jika capaian program Tax Amnesty (TA) di Kabupaten Pandeglang dan Lebak melebihi target. Pasalnya KPP Pratama Pandeglang mencatat, hingga hari Jumat siang (30/09), penerimaan dana pengampunan pajak di dua kabupaten itu mencapai angka yang fantastis, yakni sebesar Rp 31 miliar, dari total sekitar 103 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti deklarasi Tax Amnesty.

Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Pandeglang, Rusdi mengatakan, hasil tebusan tersebut di luar perkiraan karena KPP Pratama Pandeglang hanya menargetkan nilai tebusan sebesar Rp 4.5 miliar hingga tahun 2017.

“Total WP yang sudah membayar tebusan sebanyak 103 WP dengan total uang tebusan sekitar Rp 31 miliar. Hasil ini diatas target karena target awal kita hanya Rp 4.5 miliar, itu pun hingga tahap terakhir Maret mendatang. Memang di last minute, ada WP asal Lebak yang mendeklarasikan kekayaannya mencapai Rp 23 miliar,” ujarnya, (30/09/2016).

Dengan nilai tebusan yang besar tersebut, Rusdi merasa takjub dan optimis hingga program TA selesai dilakukan, KPP Pratama mampu menerima dana pengampunan hingga Rp 60 miliar.

“WP di Pandeglang sebetulnya banyak tetapi diperkirakan saat ini masih menimbang-nimbang untuk mengikuti TA. Namun jika sampai TA tahap 2 dipastikan akan lebih banyak yang mengikuti. Pada tahap akhir TA nanti, diperkirakan akan dua kali lipat jika dibandingkan dengan pencapaian tahap pertama,” terangnya yakin.

Rusdi menuturkan, meski pada awal pemberlakuan program tersebut kurang diminati, namun menjelang berakhirnya pengampunan pajak tahap pertama, animo masyarakat untuk mendeklarasikan hartanya semakin meningkat. Menurut Rusdi, grafik peningkatan tersebut diakibatkan oleh masyarakat yang ingin menghindari sanksi besar jika melewati tahap pertama.

“TA ini kan hak, WP bisa ikut atau tidak. Kita tidak memaksa. Yang jelas ke depan kalau tidak ikut, kita bisa periksa. Kena tarif normal plus sanksi. Sedangkan kalau sekarang ini, hanya dikenai denda 2 persen. Nah 2 minggu kemarin mulai ramai, mungkin karena ingin manfaatkan sanksi yang rendah itu,” paparnya.

Karena kata Rusdi, sanksi 2 persen dari total kekayaan hanya berlaku sampai bulan September. Sedangkan jika memasuki tahap kedua, yakni Oktober hingga Desember, maka besaran denda akan naik menjadi 3 persen. Sementara tahap ketiga sejak Januari-Maret, denda yang akan diberlakukan sebesar 5 persen.

“WP yang mengikuti pengampunan pajak ini, mayoritas berasal dari kalangan pengusaha yang berdomisili di Lebak. Karena dari catatan KPP Pratama, banyak WP yang beralamat di daerah yang beribukota Rangkas Bitung itu. Mungkin dimaklumi, karena Pandeglang masih minim pengusaha,” bebernya. (IY)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!