MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Luas wilayah jangkauan kerja khususnya di Kalimantan Tengah yang memiliki luasan lahan 1,5 kali luas pulau jawa, dinilai masih salah satu faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng dalam melakukan Pecegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Belum lagi, adanya pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jendral Polisi Budi Waseso ketika berkunjung di Kalimantan Tengah beberapa hari yang lalu, Kalteng terancam menjadi pusat pangsa pasar peredaran narkotika dari tiga pintu, yakni melalui Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Bahkan dalam peryataan yang disampaikan oleh Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran menambahkan, angka penyalahguna narkoba di Kalteng di tahun 2014 sudah mencapai 35.811 orang. Dengan asumsi narkoba yang digunakan sebanyak 0,5 gram per orang, maka dapat diprediksi penggunaan narkotika di Kalteng dalam satu minggunya sebanyak 17 Kg. Jika dikalikan dalam satu bulan, maka narkotika yang digunakan sebanyak 71 kg. Hal tersebutlah yang menyebabkan dirinya menegaskan, Kalteng akan perang terhadap narkoba.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNN Provinsi Kalteng, Kombes Pol. Sumirat Dwiyanto menyampaikan, keinginan untuk membentuk BNK di 12 Kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Tengah sudah diajukan kepada Gubernur Kalteng beberapa hari yang lalu.
“Memang BNK yang nantinya dibentuk di 12 Kabupaten nanti merupakan instansi yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah setempat, yang mana program kerjanya hanya bersifat pencegahan,” ujar Sumirat diwawancarai, Selasa (25/10) di Palangka Raya.
Meski BNK yang dibentuk nanti tidak secara langsung di bawah naungan BNN Provinsi Kalteng dan BNN Pusat, serta tidak bisa melakukan upaya penindakan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan atau rehabilitasi, dirinya mengaku bersyukur adanya dukungan dari Pemerintah Daerah teturama pada sisi pencegahan.
Sumirat menjelaskan, agar tugas dan fungsi yang disebutkan diatas bisa dijalankan oleh BNK di wilayah Kabupaten/Kota maka status BNK akan ditingkatkan menjadi BNNK atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan usulan yang disampaikan oleh BNK kepada BNN Pusat.
“Kita juga berharap usulan tersebut dapat disetujui oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga nanti langsung bernaung di Pusat dan sifatnya vertikal, serta nantinya ditopang anggaran langsung dari Pemerintah Pusat dan Bantuan dari Pemerintah Daerah setempat,” tutupnya.(arli)
Editor: Hidayat