MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pembangunan Gedung Setda tahap II ditemukan bermasalah. Bukan soal konstruksi bangunan, melainkan ketiadaan fasilitas alat pendeteksi pemadam kebakaran digedung senilai Rp 5.7 miliar tersebut. Hal itu terkuak saat Bupati Pandeglang, Irna Narulita beserta Kepala SKPD terkait dan Kabag Pemerintahan meninjau langsung proses pembangunan gedung berlantai 2 itu.
“Kami sangat prihatin, mungkin karena miss saat perencanaan, atau apa. Jadi ke depan tidak boleh lagi ada seperti itu. Karena kalau sampai dokumen negara hilang atau hangus, itu kerugian yang sangat besar,” ungkap bupati usai peninjauan, Jumat (28/10/2016).
Terlebih, kata Irna, bangunan tersebut juga nantinya akan menjadi pusat informasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang berupa Command Center. Oleh karenanya, bupati mengingatkan agar dinas terkait menganggarkan pengadaan alat pendeteksi kebakaran beserta alat pemadan.
“Mudah-mudahan nanti kita anggarkan di tahun yang akan datang karena banyak dokumen negara yang harus kita jaga kerahasiaannya dan juga untuk Pandeglang. Apalagi nanti ada Pandeglang Command Center,” jelasnya.
Padahal selain demi menjaga keselamatan penghuni gedung beserta barang lainnya, keberadaan alat pendeteksi kebakaran seyogyanya telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Sistem Pengamanan Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dimana langkah awal merencanakan pembangunan gedung yakni melengkapi bangunan dengan Fire Security System seperti peralatan pemadam kebakaran yang lengkap yang dapat bekerja secara otomatis seperti Detektor Api, Sprinkle, dan Alarm Asap.
Kepala DCKPRK, Anwari Husnira mengakui jika pihaknya tidak menganggarkan pengadaan alat pendeteksi kebakaran. Namun, Ia berdalih, hal itu akan dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh Tim Ahli Bangunan Gedung yang akan menilai kekurangan bangunan sebelum dioperasikan.
“Memang belum (Dianggarkan). Tetapi nanti ada tim ahli bangunan gedung yang menilai apa saja kekurangannya, mungkin termasuk Alpar tadi. Jadi bukan hanya Alpar yang dinilai, tetapi RTH (Ruang Terbuka Hijau) juga dipertimbangkan,” sanggahnya. (Dnd)
Editor: Irdan