MENARAnews, Medan (Sumut) – Penyelesaian konflik antara PT Rimba Mujur Mahkota (RMM) dan PT Dinamika Inti Sentosa (DIS) dengan masyarakat Desa Buburan dan Bintuas disesalkan pihak KontraS Sumut. Pasalnya Pemkab Madina tidak peduli untuk menyelesaikan konflik itu.
PT RMM dan PT DIS dituding telah mengingkari janji pengadaan kebun plasma untuk masyarakat. Pengingkaran ini pun sudah berlangsung 18 tahun.
“Pemkab telah absen, padahal perusahaan sudah jelas didepan mata mengingkari janji untuk rakyat. Tidak ada upaya untuk menindak tegas perusahaan,” kata Kepala Operasional KontraS Sumut M. Amin Multazam.
Masyarakat bersama KontraS Sumut akan melakukan aksi besar-besaran pada, Kamis (06/10/2016). Amin beranggapan, aksi ini menyusul tidak adanya iktikad baik dari pemkab dan perusahaan untuk menuntaskan masalah.
“Langkah ini tidak diambil apabila Pemkab dan perisahaan menepati janji. Pemkab juga tak peduli dengan masyarakat yang sudah dibodohi selama belasan tahun,” katanya usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, Selasa (04/10/2016).
KontraS Sumut juga mengingatkan aparat penegak hukum khususnya Polres Madina agar menyikapi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat secara objektif dan komprehensif. Karena potensi konflik ini disebabkan oleh ingkar janjinua perusahaan.
“Jangan sampai malah rakyat harus berhadap-hadapan dengan kepolisian. Polisi harus netral dalam hal ini,” katanya.
Pendapat itu disampaikan menyusul akhir-akhir ini masyarakat sering mendapat intimidasi. “Karena bisa jadi menimbulkan potensi kriminalisasi pada rakyat,” tegasnya.
Amin pun menegaskan, selama ini, janjo palsu dari perusahaan sudah menimbulkan resistensi. Apabila nantinya itu berbuah pada bentrok dan pertumpahan darah, maka Pemkab Madina harus bertanggung jawab penuh.
“Tidak ada yang ingin hal itu terjadi, karena pasti masyarakat yang dirugikan,” katanya.
KontraS meminta agar semua pihak membantu dalam penyelesaian kasus. KontraS menuntut PT RMM dan PT DIS agar segera merealisasikan kebun plasma.
“Selain itu, hentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat Desa Bintuas dan Buburan,” pungkasnya. (Yug)