Ada 4 Jadi Skala Prioritas Diusulkan Bupati Dalam RPJMD Provinsi Banten, Apa Saja?

MENARAnews, Serang (Banten) – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengusulkan sejumlah program dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan rancangan teknokratis RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Dari sekian banyak usulan, ada 4 yang menjadi skala prioritas yakni Pemenuhan sarana dan dan prasarana kesehatan baik ditingkat dasar maupun lanjutan dalam rangka peningkatan angka harapan hidup.

“Kami harap pihak Provinsi Banten segera melakukan serah terima dengan Kabupaten Pandeglang terkait RSUD Labuan. Kami ingin menggunakan fasilitas tersebut tapi kami tidak punya kewenangan,” Dimikian disampaikan Bupati Pandeglang dalam acara Rakor  yang dilakukan di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Selasa (11/10/2016).

Kedua, bupati menginginkan peran serta Pemerintah Provinsi Banten dan Pusat dalam rangka pengentasan kemiskinan yang ada di Pandeglang.

“Kami harap ada perhatian penuh baik pusat maupun provinsi dalam pembangunan balai pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Pandeglang sehingga mereka bisa berkarya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi,” lanjutnya

Selain Kesehatan dan pengentasan kemiskinan, bupati juga mengusulkan konektivitas wilayah yakni pembangunan infrastruktur. Menurut bupati, Pandeglang merupakan daerah yang ditunjuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, tapi jalan yang merupakan sarana penghubung tidak memadai.

“Kami harap untuk pembangunan jalan yang merupakan kewenangan provinsi segera dilakukan, diantaranya Panimbang, Tanjung Lesung, Cibaliung, dan Sumur,” ungkapnya.

Selain itu penanganan aliran sungai juga disampaikan oleh Bupati, yakni normalisasi sungai Cirata di Kecamatan Sobang, dan Cipunten Agung di Kecamatan Labuan.

“Dua aliran sungai itu yang kerap menjadi masalah bagi kami, karena apabila hujan akan terjadi banjir. Untuk itu mohon tindakan dari pihak provinsi Banten,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Banten, Rano Karno mengatakan dokumen teknokratis RPJMD 2017-2022 nanti tidak disusun hanya dalam rangka pemenuhan amanat undang-undang. Menurutnya, harus juga mengatasi masalah aktual pembangunan di Provinsi Banten dan mengakomodir berbagai harapan masyarakat.

“Kiranya perlu dipahami bersama, bahwa kesepakatan yang dibangun dalam rakor ini akan memiliki arti penting terutama dalam hal pencapaian tujuan,” ujarnya.

Menurut Gubernur, dalam upaya menjaga sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka sebagian masukan pada rakor ini harus bersama-sama mendengarkan berbagai kebijakan yang akan disampaikan oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. (IY)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!