MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Wakil Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio tampak begitu kesal, manakala mengetahui sebanyak 17 orang pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemko) setempat, tidak melakukan atau mengikuti tes assessment.
Padahal kata dia, assessment adalah syarat mutlak serta menjadi pedoman dari Kementerian PAN-RB mengingat saat ini ada perubahan eselon atau erat hubungannya dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang kemungkinan besar akan banyak mengalami perubahan karena harus menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Saya baru menerima laporan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKKP), dimana ada 17 orang pejabat yang tidak ikut tes assessment yang baru-baru ini dilakukan. Saya ingin tahu siap-siapa pejabat tersebut, alasannya apa dan mengapa. Padahal sudah diperintahkan,” tandas Mofit dengan nada tinggi, Jum’at (02/09/2016) saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Sidang III DPRD Kota Palangka Raya.
Menurut dia, mengacu instruksi dari pemerintah pusat maka assessment terhadap pejabat struktural itu diminta untuk diperhatikan. Karenanya meskipun ada pejabat yang pernah mengikuti assessment sebelumnya, namun kondisinya berada ditengah-tengah saat adanya perubahan tata kerja. Karena itu, pejabat diberikan kesempatan dalam menyiapkan berkas dan permohonan untuk mengikuti assessment.
“Kalau saya sendiri pada posisi itu, pasti ikut kalau diminta. Pasalnya ini soal penilaian perilaku dan kinerja, pantas atau tidak kita memegang sebuah jabatan kelak,” timpal Mofit.
Bila melihat kenyataan saat ini, lanjut Mofit, para pejabat yang tidak mengikuti assessment kesannya akan sulit memposisikan diri pada sebuah jabatan.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengatakan, para pejabat struktural memang harus dimantapkan mengikuti dalam menindaklanjuti SOTK baru. Terlebih akhir bulan September 2016 ini, draf SOTK harus sudah diserahkan, artinya setelah semuanya kelar, Pemko akan melakukan penempatan pejabat-pejabat baru dalam sebuah satuan kerja perangkat daerah, namun dasarnya bisa jadi adalah assessement.
“Kalau memang diwajibkan tes assessment bagi para pejabat Pemko, maka semuanya harus diikuti dan dimantapkan. Bila saja masih ada yang tidak ikut alias mangkir, berarti yang bersangkutan tidak ingin lagi mendapat jabatan. Pemko harus mengevaluasi lagi, kalau perlu tidak usah dipertimbangkan karena persyaratan tidak terpenuhi,” tukasnya singkat. (Agus Fataroni)
Editor: Hidayat