MENARAnews, Medan (Sumut) – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bergerak (ABB) Sumatera Utara yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Industri (SPI), Serikat Pekerja Berdikari (SP Berdikari), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Ormas Rumah Rakyat Indonesia (Ormas RRI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan Lembaga Bantuan Hukum-Medan (LBH-Medan) unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (29/9/2016).
Penanggungjawab aksi Willy Agus Utomo dalam orasinya bilang bahwa ribuan buruh yang tergabung dalam ABB-SU menuntut pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi Sumut untuk mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan karena bertentangan dengan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU no 21 tahun 2000 tentanh Serikat Pekerja/Buruh dan Konvensi ILO no 87 tentang kebesan berserikat dan sesuai Rekomendasi Panja Upah DPR.
“Kami seluruh buruh meminta pemerintah agar menaikan upah tahun 2017 sebesar Rp 650 ribu mengingat kesejahteraan buruh saat ini sangat jauh dari harapan,” teriak Willy yang juga selaku KSPI Sumut itu.
Selain meminta penghapusan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, ABB-SU juga mengecam kebijakan pemerintah Joko Widodo yang menerepakan ‘Tax Amnesty’ kepada pengusaha. Willy sebut bahwa bahwa sangat ironis karena para kapitalis konglomerat kaya pemgemplang pajak malah mendapat pengampunan pajak dari Presiden Jokowi melalui kebijakan ‘Tax Amnesty’.
“Tax Amnesty sungguh membuat yang miskin diabaikan, yang kaya disantuni dan yang lemah dihisap serta ditindas yang kuat malah dilindungi,” katanya.
Willy bilang saat ini Indonesia masih mengalami eksploitasi yang massif dari sistem kapitalisme. Tidak hanya mengeksploitasi kekayaan bumi Indonesia, tetapi juga mengeksploitasi manusia Indonesia khususnya kaum buruh dimana Konstitusi Negara UUD 1945 jelas mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Pemerintah menjamin ketersedian lapangan pekerjaan yang layak serta penghasilan yang layak untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi kaum buruh,” tuturnya.
Kebijakan Pengampunan Pajak sebut Willy mengindikasikan bahwa pemerintah Jokowi-JK lebih berpihak kepada pengusaha dan pemodal, dimana buruh menilai bahwa pemerintah saat ini berlaku tidak adil kepada rakyat dan buruh.
Sebanyak 1.498 personil kepolisian gabungan dari Polda Sumut dan Polrestabes Medan turut mengawal aksi buruh tersebut. Terjadi perubahan arus lalu lintas di beberapa titik dan kemacetan panjang selama demonstrasi berlangsung. (Ded)