Program Tax Amnesty di Wilayah Kerja KPP Pratama Pangkalan Bun Masih Sepi Peminat

MENARAnews, Pangkalan Bun (Kalteng) – Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang dicanangkan Pemerintah Pusat mulai berlaku sejak 1 Juli 2016 dan bertujuan untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Namun ternyata, minat masyarakat Kab. Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau, dan Sukamara untuk memanfaatkan program ini masih jauh dari harapan.

Menurut penuturan Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun, Atiek Purnawestri, hingga saat ini masyarakat atau badan usaha di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Bun (Kab. Kobar, Lamandau, dan Sukamara) yang telah berpartisipasi mengikuti program Tax Amnesty hanya sekitar 20 pihak saja.

Oleh karena itu, demi merangsang minat masyarakat agar mau mengikuti program tersebut, KPP Pratama Pangkalan Bun terus membuka pelayanan Tax Amnesty dan khusus pada Bulan September, KPP Pratama akan membuka pelayanan Tax Amnesty di hari Minggu.

“Pelayanan Tax Amnesty hanya dapat dilakukan di KPP Pratama Pangkalan Bun dengan rincian Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB dan Sabtu-Minggu pukul 08.00-12.00 WIB.” ungkap Atiek.

Bagi masyarakat atau badan usaha yang berdomisili di Kab. Lamandau dan Sukamara, pelayanan Tax Amnesty hanya dapat dilakukan di KPP Pratama Pangkalan Bun. Akan tetapi, jika hanya untuk meminta informasi seputar Program Tax Amnesty, maka hal itu dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di Kab. Lamandau dan Sukamara.

Masyarakat atau badan usaha juga tidak perlu khawatir akan kebocoran informasi data keuangannya. Sebab, KPP Pratama menyediakan ruangan tertutup khusus bagi pelayanan Tax Amnesty dan seluruh petugas yang melayani juga tidak diperkenankan membawa alat komunikasi.

“Seluruh data juga tidak akan dilipatgandakan dan akan langsung dikirim Makassar yang menjadi pusat database Program Tax Amnesty.” ungkapnya.

Selain itu, KPP Pratama Pangkalan Bun juga aktif melakukan sosialisasi di seluruh wilayah kerjanya guna meningkatkan minat masyarakat dan badan usaha untuk berpatisipasi dalam program Tax Amnesty. Meski demikian, Atiek menegaskan bahwa Program Tax Amnesty ini adalah sebuah pilihan bagi masyarakat dam badan usaha sehingga KPP Pratama tidak berhak memaksa masyarakat atau badan usaha untuk ikut serta dalam program tersebut.

Ssmentara itu, Bupati Kobar Bambang Purwanto, meminta KPP Pratama Pangkalan Bun untuk terus menggenjot keikutsertaan masyarakat atau badan usaha dalam program Tax Amnesty. Sebab, Bambang menilai program Tax Amnesty merupakan kesempatan bagi masyarakat dan badan usaha agar terbebas dari pajak terutang.

“KPP Pratama Pangkalan Bun harus semakin gencar menyosialisasikan program Tax Amnesty, contohnya dapat melalui televisi dan radio lokal di Kobar.” sebut pria yang akrab dipanggil Pak Dhe ini. (Riz)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...