Perhutani Pandeglang Klaim Tidak Ada Sengketa Lahan Selama Tahun 2016

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pengelolaan hutan dibagi berdasarkan status, hutan Taman Nasional yang dikelola oleh Lembaga Vertikal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Khusus di Kabupaten Pandeglang, wilayah pengelolan BKSDA yaitu wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang mencakup Kecamatan Sumur, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Cibaliung.

Sementara untuk Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Jati dan Mahoni) yang mencakup wilayah Gunung Karang, Gunung Pulau Sari, dan Gunung Aseupan, dikelola oleh Perhutani. Sedangkan hutan produksi terbatas seperti Hutan Taman Rakyat (Tahura) yang dimanfaatkan hasilnya secara terbatas, dikelola sebagian oleh Perhutani dan sebagian lagi dikelola oleh Tahura Banten.

“Syarat permasalahan dapat dikatakan sengketa lahan adalah apabila ada orang, tanah yang disengketakan, laporan ke pengadilan dan sudah direspons. Apabila belum dilaporkan ke pengadilan maka belum dapat dikategorikan sebagai sengketa”, ungkap Kepala Perum Perhutani Kabupaten Pandeglang Ateng Sutisna.

“Untuk wilayah Pandeglang, Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari (Akarsari), belum ditemukan laporan mengenai kasus sengketa lahan”, sambungnya.

“Berdasarkan Identifikasi Pemanfaatan, Pendudukan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan tahun 2015, pernah terjadi kasus penyerobotan lahan eks penggantian di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 2.300 Ha di Kecamatan Cibaliung. Namun, perkembangannya tidak diikuti karena bukan kewenangan dari Perhutani”, ujar Ateng.

“Tidak ada rencana kerja untuk Hutan Lindung selain pengamanan, untuk wilayah Akarsari termasuk kawasan hutan lindung sehingga tidak boleh ada kegiatan lain selain pemanfaatan hasil hutan bukan kayu”, tuturnya.

“Berbeda dengan Hutan Produksi yang memiliki pengamanan, pemeliharaan, dan penebangan”, jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Ateng, Perum Perhutani hanya menangani masalah perusahaan sedangkan masalah diluar perusahaan menjadi wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pandeglang. (IY)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!