Penangkapan Kepala Daerah Kembali Terjadi, Pemuda Muhammadiyah Siapkan Vaksin Anti Korupsi

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Pemuda Muhammadiyah menilai korupsi telah berada di titik sangat membahayakan dan harus dilawan bersama-sama. Pernyataan ini keluar menyusul setelah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan beberapa pejabat teras di kabupaten tersebut, pada Minggu (4/9) lalu.

Dengan kejadian itu, Pemuda Muhammadiyah mengatakan jika yang terjadi kembali menyentak dan menyadarkan masyarakat banyak dan semua kalangan. Dimana jelas bahwa praktik suap dan korupsi di kalangan pejabat masih tumbuh subur.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumsel Zulfikar bahkan menyebut virus korupsi di Indonesia termasuk Sumsel sudah sangat mewabah.

“Virusnya sudah menyebar ke mana-mana dan seakan sudah mendarah daging. Uang rakyat dikorupsi, disalahgunakan. Kalau diibaratkan  Kalau diibaratkan kanker, sudah masuk stadium tiga,” kata Zulfikar, di Palembang, Senin (5/9).

Menurutnya, korupsi di Indonesia sudah sangat terstruktur, sistemis, dan masif. Dalam hal ini, korupsi sudah dilakukan dari atas sampai bawah dan dilakukan penyelenggaraan anggaran sampai pelaksana anggaran .

“Sekarang kan banyak pihak melakukan korupsi, mereka berjamaah. Banyak juga jemaah korupsi yang ditangkap dan diungkap malah melakukan perlawanan,” tegasnya.

Menurut Zulfikar,  harus ada affirmative action untuk melawan korupsi.  Salah satunya dengan terus mengkader dan menciptakan sosok-sosok warga negara yang anti korupsi dan mampu menularkan sikap antikorupsinya ke orang lain.

Pola pendidikan anti korupsi itu, kata Zulfikar, telah dilaksanakan Pemuda Muhammadiyah, dengan mendirikan Madrasah Anti-Korupsi (MAK). Melalui MAK, Pemuda Muhammadiyah bekerjasama dengan KPK mencetak santri-santri yang sudah imun terhadap sikap-sikap koruptif. Para santri lulusan MAK juga bertugas untuk menyebarkan vaksin-vaksin antikorupsi ke masyarakat luas, termasuk kepada pejabat pemeritahan.

“MAK telah dibentuk di beberapa daerah di Indonesia. Untuk di Sumsel akan kami dirikan dalam waktu dekat,” tandas Zulfikar.

Sementara itu, Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar-Lembaga  PW PM Sumsel Ihsan Jauhari menjelaskan Madrasah Anti Korupsi bisa diselenggarakan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan/ perguruan tinggi. Adapun pola pendidikannya menyerupai kursus dengan kurikulum dan satuan pendidikan tertentu.

“Setelah lulus, rencananya mereka akan didorong untuk membuat semacam proyek pemberantasan korupsi. Bisa dengan membuat program pemantauan, kampanye, bahkan investigasi kasus. Karena untuk memberantas korupsi tidak hanya bermodal kemauan tapi juga kemampuan,” ujar Ihsan.

Salah satu fungsi dari Madrasah anti korupsi bisa menjadi rujukan dalam  mengadvokasi agar tindakan yang berpotensi korupsi bisa dicegah sejak dini. Misalnya memberikan perhatian khusus ke kepala daerah (Bupati/Walikota, Gubernur) bisa mendidik PNSnya.

Dengan begitu korupsi bisa dicegah mulai dari hulu dan tidak menimbulkan “korban”. Apalagi di Sumatera Selatan sudah cukup banyak pejabat yang terkena kasus korupsi. Terlepas dari ketidaktahuan,”jebakan bawahan” atau unsur kesengajaan. (AD)

Comments
Loading...