MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Ratusan pedagang Pasar 16 Ilir Palembang mendatangi DPRD Sumsel. Kedatangan mereka sendiri meminta agar perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar 16 Ilir Palembang diberlakukan sera juga dengan memprioritaskan pemilik/pedagang yang lama.
Dikatakan mantan Sekda Palembang Husni Thamrin, yang saat ini duduk di DPRD Sumsel, mereka para pedagang memiliki hak untuk memperpanjang HGB, minimal 1 kali. Sedangkan persoalan Prabu Makmur dan PD Pasar bukan ke mereka. Pemerintah perlu transparan.
“Sebab, pasar ini milik pemerintah, yang punya fungsi sosial. Berbeda dengan swasta yang hanya profit oriented. Ini malah punya pemerintah yang mahal, harusnya PD Pasar ini untuk mengontrol hal tersebut, sama seperti Bulog mengontrol harga beras,” terangnya (20/9).
Dirinya juga mengingatkan agar Pemkot Palembang tidak mengambil keuntungan, demi menggenjot pendapat asli daerah (PAD) dari PD Pasar. Sebab, untuk meningkatkan PAD banyak sektor lain yang bisa dimanfaatkan dan bila pedagang makmur, ekonomi hidup yang untuk pemerintah dan PAD akan naik.
“Kita akan carikan solusi melalui Komisi II DPRD Sumsel yang memang memiliki wewenang,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda menegaskan akan memanggil Walikota Palembang untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak hanya Walikota, tapi juga PD Pasar Palembang Jaya dan BPN Kota Palembang.
“Kami memahami. Harga sewa Rp 26,5 itu kemahalan. Kami paham, pola yang selama ini HGB, lalu berbagai iuran yang ada tujuh macam sangat memberatkan. Karena DPRD Sumsel ini bukan merupakan mitra langsung, maka kami akan memanggil melalui Komisi II dengan acara dengar pendapat ” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga menerangkan jika secara aturan memang ada hak perpanjangan HGB sebanyak satu kali. Dalam menyelesaikan persoalan ini juga jangan sampai ada kekerasan apalagi sampai ancam mengancam.
“Kalau ini hak ibu-ibu dan bapak-bapak, kita perjuangkan. Sekarang bukan zaman ancam-mengancam. Kalau tidak mau, kasih orang lain, kita carikan solusi terlebih dahulu,” katanya.
Sementara itu, Dr Rivai Abun, M.Hum salah satu pedagang mengatakan sesuai perundang-undangan mereka berhak untuk memperpanjang HGB selama 20 tahun.
“Itu berdasar Undang-Undang Agraria. Mudah-mudahan HGB tetap punya kami. Kami masih ada yang sekarang yang punya hutang di Bank, berdarah-darah. Apalagi mereka mau segel kalau tidak dibayar pada tanggal 25 ini. Kalau harga bisa dibicarakan dengan tidak memberatkan kami,” katanya.
Diketahui, pedagang dibuat resah karena mendapat pengumuman dari pihak PD Pasar Palembang Jaya untuk membayar sewa tokoh di Pasar 16 Ilir dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp 26,5 juta hingga Rp 40 juta setahun untuk basement dan lantai 1. Jika tidak membayar hingga tanggal 25 September, tempat mereka berjualan akan dialihkan ke pihak lain.
“Kami dari dulu meramaikan Pasar 16 Ilir. Kita membeli sertifikat HGB ini dengan pinjam di Bank, eh sekarang tiba-tiba mau dicabut dan sekarang sistem sewa,” kata ketua rombongan pedagang, KH Amiruddin Nahrawi yang akrab disapa Cak Amir.
Cak Amir sempat mengeluhkan pengaduan yang mereka sampaikan selama ini. Tanggal 5 September lalu, katanya sudah dijanjikan tetapi tidak ada jawaban. Padahal dijanjikan dalam waktu seminggu sudah selesai. Akan tetapi sekarang sudah tanggal 20 September.
“Saya gembira dengar ucapan Walikota. Tapi ditunggu-tunggu tidak ada. Dengan kewenangan legislatif, bagaimana kita diminta Rp 26 juta. Mati kita, nangis ibu-ibu, bapak-bapak, karena mereka tidak mampu. Kalau mampu tidak masalah. Ingin tetap seperti dulu HGB, kan di Ramayana cuma Rp 3 juta, itu punya PT, swasta,” pintanya. (AD)