Musda Partai Golkar Palangka Raya Dilakukan Lebih Awal

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Musyawarah daerah (Musda) yang ke IX  tingkat Kota Palangka Raya hari ini (08/09/2016) sudah dilaksanakan oleh, DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Palangka Raya, yang dihadiri seluruh kader partai (Golkar) baik tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten.

Musyawarah Daerah tingkat Kota yang mengangkat tema “Solid Terkonsolodasi, efektif mengemban misi, Berjaya, dikala PEMILU” tersebut dilaksanakan terkesan mendadak, namun Plt ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi membantah bahwa pelaksanaan tersebut mendadak.

Plt Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) tingkat Provinsi Mukhtaruddin, mengatakan bahwa pelaksanaan tersebut bukan mendadak, hanya mungkin sosialisasinya yang belum tersusun dengan baik sehingga terkesan mendadak.

“Agenda-agenda konsolidasi provinsi dan kabupaten sudah ditentukan oleh DPD Provinsi, sementara untuk musda Provinsi maka DPP yang akan menentukannya, sementara untuk kota kita memang sudah menyiapkan jauh-jauh hari,” jelasnya saat diwawancara media usai kegiatan.

Dia melanjutkan, pelaksanaan tersebut semua sudah tersusun, sebab kita menargetkan pada bulan Desember semua sudah selesai termasuk musda provinsi, sehingga mau tidak mau kita menghitung mudur dan paling lambat akhir September sudah selesai.

“Kenapa kita menargetkan hingga Desember karena pada bulan Oktober, November, dan Desember kita akan melaksanakan musda dingkat kecamatan dan kelurahan sehingga target konsolidasi secara nasional sampai desa dan kota selesai pada bulan Desember 2016,” tukasnya.

Sedangkan saat ditanya kenapa musda tingkat Provinsi terakhir dibandingkan musda tingkat kota dan kabupaten, dirinya menjelaskan, memang menurut Juklak 05 Tahun 2016 ada ketentuan bahwa pelaksanaan musda dilakukan tingkat provinsi terlebih dahulu baru tingkat kabupaten/kota.

“Namun ada yang perlu diketahui juga bahwa dalam juklak itu ada ketentuan boleh dilakukan asal ada persetujuan dari DPP partai Golkar, sebab apabila ada pertimbangan DPP bisa memberikan pesetujuan membolehkan dan kita sudah mendapatkan surat pembolehan dari DPP,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam pelaksanan Musda Golkar ini tidak menyalahi juklak, pasalnya dalam jutlak tersebut ada pengecualian yaitu surat persetujuan yang di berikan oleh DPP Partai Golkar.

“Jadi tidak ada pelanggaran Juklak yang sudah ditentukan oleh Partai Golkar, karena ada klausul pengecualian dan diakresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. terkait pertimbannya,” paparnya. (Agus Fataroni)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...