Mukomuko Masih Sediakan Jamkesda Untuk Masyarakat Tanpa KIS dan JKN BPJS

MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Pemerintah Kabupaten Mukomuko masih melayani permintaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk masyarakat tanpa BPJS dan merupakan salah satu daerah yang masih menganggarkannya.

Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Mukomuko, Suyoso menjelaskan saat ditemui MENARAnews, Kamis (08/09/2016), masyarakat tanpa BPJS yang dimaksud yaitu masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Ia menyebutkan, masyarakat kurang mampu tersebut tidak mendapatkan KIS dikarenakan adanya mis dalam pendataan awal atau penggunaan data yang tidak ter-update.

“Jadi untuk masyarakat yang tidak terdata sebagai peserta KIS dan juga tidak mampu mengurus JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Mandiri BPJS, kami sediakan Jamkesda dengan syarat tertentu” ujarnya.

Syarat yang dimaksud tersebut yaitu adanya surat keterangan tidak mampu dari pihak desa yang diketahui kecamatan dan Dinsosnakertrans Mukomuko. Kemudian akan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Mukomuko untuk penerbitan Jamkesda.

Ia menjelaskan, Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mukomuko dengan kuota anggaran tertentu setiap tahunnya.

Sehingga jika kuota tersebut sudah habis, maka pelayanan Jamkesda tidak dapat dilakukan lagi.

“Kalau KIS itu JKN BPJS yang dianggarkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beda dengan Jamkesda yang melalui APBD, itu juga kuota anggarannya terbatas tiap tahunya, kalau habis kita tidak layani lagi” ungkapnya.

Sementara itu, Ia menambahkan, Jamkesda berbeda dengan JKN Mandiri dan KIS yang dapat berlaku dalam jangka panjang.

Jamkesda, jelasnya, hanya dapat digunakan pada sekali pemakaian. Setelah itu, jika masyarakat tersebut kembali sakit maka diharuskan mengurus kembali Jamkesda sesuai syarat tersebut.

Namun, diharapkan pada proses vervali (verifikasi dan validasi) data penerima bantuan iuran (PBI) KIS, masyarakat kurang mampu tersebut dapat terakomodir sehingga dapat merasakan manfaat KIS tanpa harus mengurus Jamkesda terus menerus.

“Kami saat ini sudah diberikan kewenangan untuk melakukan verivali data PBI jaminan kesehatan, jadi masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan atau sudah dapat dikatakan mampu, akan kami keluarkan dari daftar” tuturnya.

“Jadi diharapkan masyarakat kurang mampu yang selama ini terus menerus mengurus Jamkesda dapat terakomodir dan merasakan manfaat KIS” pungkasnya (AL)

Comments
Loading...