Masyarakat Desa Pakpak Bharat Dukung Program Perhutanan Sosial

MENARAnews, Pakpak Bharat (Sumut) – Program Perhutanan Sosial yang dijalankan pemerintah dengan membebaskan lahan sebesar 12,7 juta hektar disambut baik oleh masyarakat Desa Siempat Rube Empat, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat.

Kabupaten Pakpak Bharat saat ini masih dikelilingi oleh hutan, dalam SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005 lebih dari 80 persen wilayah Pakpak Bharat masuk dalam kawasan hutan lindung. Masyarakatnya juga masih bergantung pada pertanian, perkebunan dan memanfaatkan hasil dari hutan.

Dengan adanya program Perhutanan Sosial ini, dihadapkan masyarakat dapat mengelola hutan sekaligus menjaga hutan dari deforestasi dan ancaman kerusakan lingkungan hidup.

Saat diskusi warga desa dengan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatera Utara yang bekerjasama dengan Elsaka (Lembaga Studi Advokasi dan Kebijakan), Kamis (8/9/2016), secara keseluruhan warga desa mendukung program perhutanan sosial. Warga mengapresiasi program tersebut dan berharap masyarakat bisa mengelola sekaligus menjaga hutan sebagai penopang ekonomi keluarga.

Linder Padang seorang warga Dusun Resdes, Desa Siempat Rube Empat bilang saat ini masyarakat masih bingung batas hutan masyarakat dengan hutan lindung.

“Jujur saja Pak, kita masyarakat desa kan tidak tahu dimana batas-batas hutan lindung dengan hutan yang boleh dikelola oleh masyarakat. Mungkin melalui program ini kita bisa diberi pemahaman tentang itu sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari,” katanya.

Tim Walhi dan Elsaka, Yonathan Hutapea bersama Jakkop Padang yang melakukan assessment di Desa Siempat Rube Empat sebutkan bahwa ada perubahan pada SK Menhut Nomor 44 tahun 2005 tentang kawasan hutan di Sumatera Utara telah direvisi menjadi SK Menhut Nomor 579 tahun 2014. Perubahan itu menjadi pintu Perhutanan Sosial melalui program Wilayah Kelola Rakyat.

“Jadi Bapak dan Ibu saat ini melalui SK Menhut Nomor 579 ada peluang bagi masyarakat yang ingin mengelola hutan dengan cara mengusulkan kepada pemerintah agar dikeluarkan izin untuk dikelola dalam jangka sekian tahun,” sebut Yonathan.

Yonathan bilang saat ini timnya sedang melakukan dengar pendapat dengan warga desa apakah membutuhkan hutan sebagai penopang ekonomi atau justru sudah memiliki cukup lahan milik sendiri untuk dikelola.

“Jadi kami disini (Walhi dan Elsaka-red) ingin mendengar apakah warga desa membutuhkan hutan sebagai penopang hidup. Sekaligus kita ingin mensosialisasikan program Perhutanan Sosial yang memiliki peluang baik bagi warga desa ini,” lanjut Yonathan.

Masih kata Yonathan pendampingan masyarakat tentang program Perhutanan Sosial ini sangat penting agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang ingin memanfaatkan program ini demi kepentingan pribadi. (Ded)

Comments
Loading...