Masih Banyak Perusahaan Tanpa HGU di Kalteng

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dari 309 perusahan besar swasta (PBS) di sektor perkebunan kelapa sawit baik yang sudah beroprasional maupun belum beroprasional di wilayah Kalteng, hanya sekitar 78 PBS yang mengantongi izin hak guna usaha (HGU).

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng, Sabran Achmad menjelaskan, informasi tersebut berdasarkan data pada tahun 2014, dimana dari 136 PBS yang belum beroprasional, hanya ada 6 PBS yang memiliki izin HGU.

” Dari 173 PBS yang beroprasional di Kalteng, hanya 72 PBS yang memiliki izin HGU sementara sisanya 237 PBS baik yang sudah beroprasional atau pun yang belum beroprasional dipertanyakan izin HGU nya” jelas Sabran Achamd jum’at (09/09/2016) kemarin di Palangka Raya.

Dia beranggapan bahwa ratusan perusahaan yang tidak memiliki HGU tetapi masih beroperasi melakukan aktifitas perkebunan baik itu pembukaan lahan dan lain sebagainya saat itu merupakan suatu pembiyaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bahkan pada saat itu, ceritanya kembali, perusahaan perkebunan kepala sawit yang berada hampir di seluruh Kabupaten di Kalteng itu, tidak memiliki HGU tapi sudah bisa mendirikan sebuah pabrik.

“Pembiarannya sangat hebat ini, apa lagi perusahaan yang sudah beroperasi bahkan sampai mendirikan pabrik tapi masih tidak memiliki HGU, ada apa ini?” tanya sesepuh adat Kalteng ini.

Dia menginformasikan, jika hal itu disampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, bahkan pihaknya sendiri memegang sejumlah data terkait perusahaan yang tidak memegang HGU dan ini bisa dipertanggungjawabkan.

Namun dirinya mengapresiasi perkataan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran yang mengatakan, masih ada pihak-pihak perusahaan atau investor yang “sepanyol” separo yolong di sejumlah kawasan lahan milik masyarakat setempat.

“Jika Gubernur Kalteng aja berani mengatakan kalau masih ada perusahaan atau investor di Kalteng ini yang “sepanyol” apa lagi kita yang benar-benar memegang data dari dulu,” tambah Sabran.

Sementara itu Sekretaris Forum Komunikasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT), Dagut H. Djunas menambahkan, dengan adanya program dayak misik 5 Ha per Kepala Keluarga (KK) untuk masyarakat dayak yang saat ini tengah diperjuangan, persoalan saling klaim tanah khususnya antara Masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akhir-akhir ini sering terjadi, kedepanya diharapkan semakin berkurang.

“Jika program berjalan, dipastikan tidak ada klaim lagi dari masyarakat kepada perusahaan, karena masyarakat dan perusahaan sudah menjalin kemitraan. Karena (selama ini. red) pihak perusahaan juga ingin ribut, makanya sering terjadi masalah dengan warga masyarakat setempat,” jelas Dagut. (Arlieandie)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...