Legislator : Sebaiknya Ada Kelonggaran Peladang Bakar Lahan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Diu Husaini menyarankan, sebaiknya  ada kelonggaran terhadap aturan membakar lahan terutama bagi para peladang yang bergerak pada sektor pertanian, seperti peladang sektor perkebunan rakyat tradisional (pekebun, red) maupun petani padi.

Selama ini kata Diu, dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pemerintah daerah melakukan pelarangan keras disertai saksi dan hukuman, bagi siapa pun yang melakukan pembakaran lahan terutama dimusim kemarau.

“Aturan tersebut tentu bagus adanya, namun yang kasihan petani peladang  yang memang untuk mengembangkan usaha perkebunan atau pertanian selalu memanfaatkan iklim panas dibanding penghujan, terutama ketika menggarap lahan pertaniannya,” ucapnya saat diwawancarai, Senin (05/09/2016), di Kantor DPRD Kota Palangka Raya.

Menurut legislator Partai Hanura ini, bagi para peladang khususnya yang ada di daerah terpencil atau pelosok Kota Palangka Raya, jauh sebelumnya secara turun temurun selalu membakar ladang  untuk ditata sebagai tempat bercocok tanam padi atau tanaman sayur. Walaupun begitu manakala melakukan pembakaran lahan, para peladang ini selalu mengacu kepada kearifan lokal, yakni hanya sebatas lahan yang dikelolanya.

“Nah, dengan kondisi saat ini, para peladang berada pada posisi tersudut, disisi lain mereka harus tunduk dengan aturan pemerintahnya di lain sisi lagi, mereka akan merasa sulit berkembang manakala tidak berhasil melakukan penataan areal lahan pertaniannya,” ujar Diu.

Lebih lanjut anggota Komisi A DPRD kota ini mengatakan, dirasa perlu ada perlakuan khusus dari aturan pelarangan membakar lahan dimusim kemarau. Perlakukan dimaksud dapat berupa member kelonggaran secara khusus kepada para peladang untuk diberi izin membakar lahan, namun dengan catatan bahwa peruntukannya benar-benar sebagai sektor pertanian atau perkebunan.

Misalkan pemerintah dapat memberikan kelonggaran yang hanya berlaku bagi peladang, dimana para peladang ini  mesti dibina, bisa membuka ladang dengan sistem bakar namun harus tahu dan sesuai dengan aturan.

“Sebut saja  bisa membakar tapi harus membangun sekat atau batasan areal yang dibakar agar api tidak meluas, dan perlu pula diterapkan aturan internal berupa membakar ladang dengan sistem bergilir, agar asapnya tidak meluas. Bila melanggar maka peladangnya dapat ditindak,” cetusnya.

Dengan diberinya kelonggaran tersebut, tambah dia, maka setidaknya para peladang akan merasa lebih tidak tertekan dengan aturan yang selama ini dinilai belum  memberikan solusi bagi para petani tradisional.

“Ini hanya sekedar usulan atau ide saja, pasalnya bila melihat dari kebiasaan kearifan lokal selama ini yang sudah turun temurun, maka para peladang sulit dipisahkan dengan  tata cara bercocok tanam yang telah terpatri dengan cara membakar lahan terlebih dahulu terutama saat musim kemarau,”tukasnya.

Diu meninilai, Aturan yang selama ini diterapkan menyebakan ketakutan para peladang untuk membuka lahan bertani maupun bercocok tanam dengan sistem bakar. Takutnya tidak lain adalah ditangkap oleh pihak berwajib yang kemudian diberi saksi dan hukum.

“Perlu ada kebijakan saja dalam penerapan aturan membakar lahan. Bila disamaratakan, saya yakin pertanian rakyat akan tersendat, termasuk Akan mempengaruhi tingkat ekonomi bagi peladang itu sendiri,” tutup Diu.(Agus Fataroni)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...