Lagi, YARA Rencanakan Gugat UUPA

MENARAnews, Banda Aceh (Aceh) – Setelah mendaftarkan judicial review Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Daerah, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) kembali berencana untuk menggugat empat pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Ketua YARA, Safaruddin menjelaskan keempat pasal dalam UUPA yang dinilai merugikan hak konstitusional yakni, Pasal 56 ayat (3), Pasal 205 ayat (1),  Pasal 209 ayat (1), dan Pasal 213 ayat (3). Pasal-pasal tersebut diminta untuk dicabut ke Mahkamah Konstitusi oleh warga masyarakat yang membuat pengaduan kepada YARA.

“Masyarakat menuntut, kami menyampaikan kepada Ketua DPRA dan Gubernur Aceh,” tulisnya dalam siaran pers yang diterima Menaranews.

Menurutnya, Ketua DPRA dan Gubernur Aceh merupakan lembaga Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab menjaga kelestarian UUPA. YARA sebagai lembaga yang menampung dan memperjuangkan aspirasi Rakyat Aceh meminta agar DPRA dan Gubernur untuk melakukan kajian kembali terhadap pasal-pasal dalam UUPA.

“UUPA tidak boleh hanya terikat dengan perspektif historis dalam pembentukan namun tertinggal dalam implementasi secara konstitusional,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh penting untuk melakukan harmonisasi UUPA dengan berbagai peraturan perundangan dan situasi politik hukum di Indonesia. (AM)

Comments
Loading...