Konflik Tanah Eks PTPN II , Komunitas Adat CTS Surati Menteri BUMN

MENARAnews, Medan (Sumut) –  Terkait konflik lahan yang terus terjadi di areal eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, pengurus Pusat Komunitas Adat Cinta Tanah Sumatera (CTS), menyurati  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Surat bernomor 3/PP/CTS/IX/16 tertanggal 5 September 2016 itu, CTS fokus pada tawaran usul untuk solusi penuntasan konflik di atas tanah milik perusahaan BUMN yang kerap memicu potensi konflik dan bahkan berujung pada bentrokan hingga menyebabkan korban jiwa.

Ketua pendiri Komunitas Adat CTS Iskandar Sitorus SH bilang langkah ini sengaja mereka lakukan dengan pengamatan dan rasa keprihatinan atas banyaknya konflik pertanahan yang objeknya lahan HGU PT Perkebunan Nusantara II di propinsi Sumatera Utara.

“CTS sebagai wadah yang terdiri dari masyarakat lintas etnis terpanggil untuk turut berperan dalam penuntasan konflik agraria di lahan PTPN II ini, mengingat sejauh ini belum ada bukti nyata dari pemerintah daerah untuk menyelesaikannya” ujar Iskandar kepada wartawan di Medan, Rabu (7/9/2016).

Iskandar juga mengatakan, permasalahan hukum yang saat ini kerap dialami masyarakat pasca putusan pidana terhadap mantan jajaran Direksi PTPN II adalah hal yang sepatutnya dipikirkan dengan cara bijak oleh negara dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian BUMN.

“Tujuannya tentu agar tidak berulang di kemudian hari sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu perusahaan milik negara karena seluruh persoalan itu timbul di atas HGU PTPN II. Untuk itu, salinan akumulasi dokumen permasalahan ini turut kita lampirkan dalam surat yang kita layangkan,” sambungnya.

Masih kata Iskandar,  pemerintah memiliki fungsi untuk mencari solusi tertentu bagi perusahaan miliknya, namun dengan tetap menjunjung rasa keadilan bagi masyarakat.

“Kementerian BUMN mampu melakukan tindakan yang adil bagi masyarakat supaya tidak timbul kecemburuan sosial dan tidak merugikan semua pihak. Hal itu bisa dicapai saat menjalankan tata kelola penyelesaian persoalan seperti halnya surat yang kami ajukan itu,” jelasnya.

Pihaknya berupaya mengajukan diri menyampaikan usul dengan penamaan ‘Tata Kelola Persoalan Diatas HGU PTPN II Dan Atau Eks HGU PTPN II Dengan Model Izin Penggunaan Lahan Yang Bisa Dicatatkan PTPN II (Atau Pihak Berwenang Setelahnya/Lainnya) Sebagai Sesuatu Pendapatan Lain-Lain Yang Bersifat Non Operasional’.

“Kami sudah mempersiapkan diri dan membentuk satu tim yang akan mengkajinya dari sisi ketentuan perundangan keuangan negara, hukum yang bersifat umum dan audit keuangan negara untuk menjalankan model yang kami sampaikan di atas,” katanya.

Melalui surat itu Ikandar dalam hal ini CTS  berharap apa yang sudah disampaikan bisa bersumbangsih membantu penyelesaian persoalan yang tidak sepatutnya membebani kinerja Holding PTPN, seperti yang terjadi saat ini. (Ded)

Comments
Loading...