Kenaikan Tunjangan Dewan Harus Punya Landasan Jelas

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Terkait adanya kabar akan terjadi kenaikan ‎tunjangan para anggota wakil rakyat dan pimpinannya setelah ‎Presiden Joko Widodo menyetujui rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD‎, Sekretaris DPRD Sumsel, Ramadhan S. Basyeban memperkirakan kenaikan tunjangan tersebut baru dapat terwujud pada tahun 2017 ke atas, sebab memang menurut Presiden sendiri PP itu belum bisa berlaku sekarang‎.

“Perkiraan saya baru bisa terealisasi tahun 2017 ke atas. Saya pikir Pak Jokowi sama pikirannya, tentu kita lagi melakukan efisiensi terkait hal tersebut.” ucap Ramadhan, saat dibincangi di ruang kerjanya (1/9).‎‎

Menurut Sekwan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait rencana kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD tersebut lantaran belum adanya PP yang mengatur hal tersebut.

“Kalau PP nya sudah ada barulah kita memiliki landasan yang jelas. Dan itu juga disesuaikan dengan keuangan daerah. Pak Jokowi juga ngomong dilihat kemampuan daerahnya. Kalau mampu dipenuhi, kalau kamampuan daerah belum memungkinkan mungkin di bawah itu. Anggaran itu belum bisa dianggarkan. Nunggu PP dulu perlu untuk dasar payung hukum mengganggarkan. Tanpa itu akan ditolak Kemendagri,” jelas Sekwan DPRD Sumsel ini.‎

Menurutnya juga, rencana kenaikan tunjangan anggota dewan tesebut meliputi berbagai macam tunjuangan, antara lain tunjangan perumahan, jabatan, keluarga.

“Kita siap, tapi lihat dulu payung hukumnya. Setelah itu baru bisa dianggarkan. Insya Allah sambil menunggu ekonomi membaik,” tutup Ramadhan. (AD)

Comments
Loading...