Kemenkum HAM, Verifikasi Faktual DPW PSI Papua

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Tim verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, melakukan verifikasi faktual calon partai politik, terhadap kepengurusan DPW PSI Provinsi Papua.

Ahmad Tohari, Sekretaris Verifikasi Partai Politik, Kemenkumham RI mengkonfirmasi bahwa hari ini, Rabu (14/9/16) pihaknya akan melakukan verifikasi secara faktual Partai Solidaritas Indonesia dalam rangka menjadi badan hukum. Namun, untuk saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan. Tapi intinya, pihaknya telah mendapat informasi penting yang berkaitan dengan persyaratan pendirian partai politik menjadi badan hukum.

“Jadi tugas kami adalah memverifikasi persyaratan administrasif yang sudah di sampaikan kepada kami untuk kemudian di verifikasi secara faktual saat ini,” ucap Ahmad Asri Tohari kepada MENARAnews.com, Rabu (14/9/16) di Jayapura.   ‎

Dikatakan, persyaratan partai politik untuk bisa berbadan hukum ialah harus memiliki kepengurusan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Di 34 Provinsi kemudian 75% Kabupaten, Kota dan 50%Kecamatan di kabupaten atau kota. Kemudian secara nasional akan diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada pekan kedua, Oktober 2016.

“Kami belum bisa sampaikan secara terbuka, tapi intinya kami sudah memperoleh beberapa informasi yang kami butuhkan. Nantikan akan di tabulasi secara nasional. Nanti yang di putuskan secara nasional itu bersamaan dengan rekapitulasi suara secara nasional nanti hasilnya akan diumumkan,” ucapnya.

Jadi, untuk verifikasi faktual ini kami hanya melakukan uji petik. Tidak semua provinsi dilakukan verifikasi faktual. Pihaknya hanya melihat sebagian diantara provinsi termasuk Provinsi Papua.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Provinsi Papua Karmin Lasuliha mengatakan, seluruh Provinsi 29 Kabupaten Kota ini di 530 sekian distrik itu kita mencoba untuk membentuk seluruhnya, tetapi dengan kondisi daerah yang sangat  rumit, kondisi geografis.

“Paling tidak kita harus memenuhi 50%tingkat distrik DPC kemudian 75%tingkat daerah DPD dan untuk skala nasional harus 100% untuk DPW,” jelasnya.

Dari 29 kabupaten kota ada 22 kabupaten yang memenuhi syarat sesuai dengan syarat Kumham itu 75% DPD dan 50% di tingkat distrik. Intinya, kalau 50% di distrik berarti kota jayapura prasyaratnya hanya 3 distrik kalo hanya untuk wilayah Kota Jayapura.

Percobaan ini merupakan barometer untuk Papua menjadi Kota Jayapura. Paling tidak, seluruh kepengurusan harus terbentuk ditingkat distrik.

“Di kota jayapuara sudah 90% hanya Ples Muara Tami, jadi ada 5 distrik Abepura, Heram, Jayapura Selatan dan Jayapura Utara,” tuturnya.

Comments
Loading...