Kader NasDem Terancam Dipecat Akibat Klaim Tanah Warga

MENARAnews, OKI (Sumsel) – Partai NasDem dituntut warga Desa Pulu Beruang, Kecamatan Tulung Selapan agar memecat anggota DPRD OKI dari Partai Nasdem H Subhan, karena telah mengklaim tanah warga seluas kisaran 3000 hektare yang memang sudah ada sejak desa tersebut berdiri sejak 1877 lalu.

Pernyataan di atas disampaikan Ketua Sumber Daya Alam (SDA) Watch Dedek Chaniago, yang mewaliki masyarakat Desa Pulu Beruang. Menurut Dedek, sebenarnya masyarakat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti dengan mau bertemu secara non formal dengan H Subhan. Namun, yang bersangkutan tetap bersikeras mempertahankan tanah tersebut, hingga pada akhirnya melakukan demo di DPRD OKI beberapa waktu lalu.

“Kemudian kami angkat secara formal dengan meminta di fasilitasi Camat Tulung Selapan, tapi H Subhan juga tidak datang hingga tiga kali. Selanjutnya kami minta di fasilitasi Asisten I Pemkab OKI, namun tetap saja dia tidak datang,” terang Dedek yang juga didampingi oleh perwakilan dari Ormas Gerakan Tani Sumsel Anggi Setiawan dan kuasa hukum mereka Rizal Lubis, Rabu (7/9).

Tidak hanya itu saja, masyarakat juga pada 8 Juni 2016 lalu, melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD OKI dan ditemui Ketua DPRD dan Wakil Bupati OKI. Selanjutnya melaporkan persoalan ini ke Ketua DPD Partai Nasdem OKI. Tapi, hingga saat ini tidak ada realisasinya.

“Maka dari itu, akhirnya kami angkat persoalan ini ke Provinsi Sumsel dan juga ke DPW Nasdem Sumsel, bahwa kader mereka di DPRD OKI bernama H Subhan untuk dipecat, karena tidak mengayomi, tidak peduli dan tidak berpihak pada rakyat. Kalau sampai tidak ada tindak lanjut, maka kami akan memperjuangkan ini ke pusat,” tukasnya.

Dedek juga membawa surat penolakan SPH (Surat Pengakuan Hak), karena masyarakat merasa mereka tidak menanda tangani surat tersebut.

“SPH yang ada di H Subhan dibuat tanpa sepengtahuan masyarakat Desa Pulu Beruang. Kami masyarakat Desa pulu Beruang tidak pernah menerima pembagian lahan dan uang ganti rugi/kompensasi, jadi kami yang nama-namanya tercantum dalam SPH, menolak dengan tegas adanya pembuatan SPH yang mengatas namakan masyrakat Desa Pulu Beruang,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPD Nasdem OKI Salahudin Djakfar menyatakan, terkait laporan dari warga Desa Pulu Beruang tersebut, pihaknya belum menerima laporan secara tertulis, tapi kalau secara lisan sudah. “Kami butuh laporan tertulis  agar bisa dikaji. Begitu juga dari DPW Nasdem akan menindaklanjuti, setelah ada laporan tertulis,” tandasnya.

Begitupun dari pihak DPW NasDem Sumsel melalui Ketua OKK, Ricky Purba. Menurutnya dalam menanggapi kasus tersebut ia sengaja di perintahkan Ketua NasDem Sumsel Syahrial Oesman untuk mengkrosceknya kembali.

“Pak SO telah merespon hal ini, dan daripada itulah kami selaku DPW akan kembali mengkrosceknya. Tentu kami juga akan mendengarkan penjelasan dua belah pihak terlebih dahulu,” ungkapnya. (AD)

Comments
Loading...