Ini Isi Surat Edaran Dayak Misik Kalteng Kepada Menteri

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Se-Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) sejauh ini mempertayakan kinerja dari Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasalnya, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Provinsi Kalteng terkait sejumlah data lahan yang diperuntukan bagi Poktan Dayak Misik dalam Peraturan Daerah RTRWP, dan ditambah dengan adanya instruksi Presiden RI, Joko Widodo bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala BPN Pusat, Sofyan Djalil untuk melakukan pensertifikatan tanah bagi rakyat paling tidak 5 Juta Ha per Tahun, belum terlaksana dengan masimal.

Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 09/FKKTDM-KT/IX/2016 perihal peyerahan fotocopy SKTA ke BNP yang dikeluarkan oleh FKKTDM-KT dan ditandatangani oleh Ketua Dayak Misik, Siun Jarias dan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng pada tanggal 5 September 2016, pihaknya meminta agar Tim IP4T segera menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 3 bulan setelah menerima surat edaran tersebut. untuk mempertayakan tujuan dan peruntukan program Nawacita oleh BPN di Kalteng.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dayak Misik Kalteng, Siun Jarias didampingi Ketua DAD Kalteng, Siun Jarias, Sekretaris Dayak Misik, Dagut H.Djunas, Wakil Ketua DAD Kalteng Lukas Tingkes saat menggelar konfrenasi pers, Jum’at (09/09/2016)  rumah Sabran Ahcmad di Kota Palangka Raya.

Apabila dalam jangka waktu tiga bulan tidak ada tindak lanjut dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam tujuan Poktan Dayak Misik dari Tim IP4T/BPN Provinsi Kalteng, Poktan Dayak Misik dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalteng berencana bersama-sama mendatangi kantor BPN Provinsi Kalteng.

“Kita memanggap bahwa Tim IP4T saat ini tidak bekerja dengan maksimal, padahal pembentukan Tim ini sudah dibentuk satu tahun yang lalu. Mereka beralasan bahwa usulan sertifikat 5 Ha per Kepala Keluarga berada di kawasan HP atau HPK dan bukan di lahan APL” jelas Siun Jarias kesejumlah awak media.

Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, dikatakannya, kenapa pada saat investor mengusulkan lahan kawasan HP atau HPK menjadi kawasan APL disetujui, sementara masyarakat sendiri yang mengusulkan tidak diupayakan, apa bedanya usulan yang disampaikan investor dengan usulan yang disampaikan oleh masyarakat adat.

Siun melanjutkan, situasi sekarang ini sangat memperhatinkan, dimana realita saat ini sudah 258 Desa se-Kalteng, dimana hampir 80 sampai 90 persen lahanya dikuasai oleh investor, transmigrasi dan lain-lain. Bahkan menurutnya masyarakat adat yang tinggal di tempat sendiri, tidak memiliki lahan baik untuk bercocok tanam dan sebagainya.

Bahkan Siun Sendiri meyakini, sejumlah investor yang saat ini melakukan kegiatan di wilayah Kalteng dapat dipastikan tidak sesuai dengan luasan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan, dalam artiaan masih banyak investor yang membuka lahan diluar HGU.

“Sebenarnya kita pahamilah para investor ini menggarap lahan di luar HGU, kalau istilah pak Gubernur Kalteng sekarang ini ” Sepanyol” separo yoling. Maka hendaknya investor yang ada mengakomodir kehendak masyarakat, dan bukan berati masyarakat merampas milik perusahaan,” tegasnya kembali menambahkan.

Dinformasikan Siun kembali, surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Kelompok Tani Dayak Misik se-Kalimantan Tengah  menekankan beberapa hal penting yang harus dilakukan yakni, pertama agar mem-fotocopy SKTA dan diserahkan kepada Ketua Tim IP4T/ Kepala BPN Kabupaten/Kota setempat, dengan surat pengantar dan tembusan (tanpa fotocopy SKTA. red) kepada Gubernur, Bupati/Walikota.

Kedua, agar dalam surat pengantar dimaksud diminta supaya Tim IP4T/BPN setempat segera menindaklanjuti sesuai kewenangannya, sekaligus diinformasikan tentang jumlah anggota, luas lokasi dan letak lokasi serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Dan apabila tim IP4T/BPN Kabupaten/Kota tidak juga mampu memberikan penjelasan dan tidaklanjut yang memuaskan, seluruh Poktan Dayak Misik se-Kalteng akan mengadakan “rapat besar” di Palangka Raya dengan maksud untuk memperoleh keadilan dari Pemerintah RI. (Arliandie)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...