MENARAnews, Jambi – Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA menjelaskan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berkomitmen akan berupaya memberantas aktifitas PETI yang berada di Kabupaten, penjelasan demikian disampaikannya saat memimpin, Rapat Koordinasi Penambang Emas Tampa Izin (PETI) tempat ruang pola Kantor Gubernur, Kamis (01/09/2016).
“Ini adalah pekerjaan berat, untuk itu perlu ada komitmen bersama dengan penegak hukum yang berlaku untuk di tindak tegas, PETI ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat kompleks sekali, bukan kami diam selama ini, kami telah melakukan berbagai upaya, tetapi jumlah alat berat yang berada di kabupaten tersebut sudah ratusan, alat berat tersebut sudah masuk daerah lokasi yang sulit dijangkau, yang lebih sulit lagi adanya oknum bermain, untuk itu, kita sudah membentuk Satgas yang diketuai oleh Wakapolda Jambi Kombes Pol. Nugroho Aji Wijayanto,” pungkas Zola.
Adapun kabupaten yang masih beroperasi PETI diantaranya Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo.
Pada kesempatan ini Gubernur langsung minta Bupati untuk memaparkan permasalahan dan kendala yang ada dilapangan yang dipandu oleh Sekda Provinsi Jambi H. Ridham Priskap.
Pada kesempatan ini Wakil Bupati Merangin H. Kafid Moein menyampaikan, upaya dari pemerintah yang didampingi, kepolisian dan TNI sudah berkerja semaksimal, namun masyarakat dipengaruhi bagi mereka yang mempunyai modal dengan cara tanah mereka dibeli setelah dibeli diolah untuk mencari emas, setelah itu di kembalikan kepada pemilik awal. Kawasan PETI di Kabupaten Merangin antara lain di Pangkalan Jambu seluas 655 Ha, Sungai Manau seluas 260 Ha, Renah Pembarap seluas 2 Ha, Tabir Lintas seluas 125 Ha, dan Tabir Barat seluas 185 Ha.
Selain itu, Pj. Bupati Sarolangun, Arief Munandar menjelaskan, ada beberapa daerah yang melakukan peti yaitu di Limun, Batang Asai, lebih kurang 20 unit alat berat, Panca Karya lebih kurang 20 unit alat berat, setelah tim ini terbentuk agar dapat mengupayakan pemberantasan aktifitas PETI.
Ditempat yang sama Bupati Bungo H. Mashuri menyampaikan, memutus mata rantai peti yaitu BBM jangan ada sampai yang menyalurkan BBM ke lokasi peti,
Pj. Bupati Tebo Agus Sunaryo, dibanding tahun yang lalu sudah ada penurunan, pemerintah kabupaten tebo terus melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Kepada Wartawan saat konferensi pers usai rapat koordinasi bersama Forkompimda dan Bupati dan instansi terkait menjelaskan, menghadapi para penambang tanpa izin, langkah dari segi hukum harus kuat dan dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam penanganan di lapangan. Dan, untuk mengkaji langkah-langkah menghadapi pertambangan tanpa izin, satgas akan menyusun strategis untuk selanjutnya.
Zola menegaskan bahwa penanganan PETI memerlukan komitmen dari semua pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan. “Butuh komitmen dari semua pihak untuk dapat menyelesaikan ini. Kalau kita sudah bersinergi bersama membuat kesepakatan cara-cara lama yang tidak efektif jangan dilakukan lagi, nanti ada beberapa tahap yang akan disimpulkan oleh Sat gas apa saja strategis untuk selanjutnya,” jelasnya.
Selain itu Zola juga menjelaskan, Kalau masalah perut (Makan) yang dikatakan, Pemerintah siap membantu, “Pemprov banyak mempunyai program pertanian seperti bantuan bibit sawit, karet, kopi, ikan, buka sawah baru. Tapi harus disadari satu kilo sayur-sayuran tidak sama besar satu gegam emas, tetapi permasalahannya PETI ini tetap ilegal, di negara ini ada hukum yang berlaku,” tutur zola.
Senada dengan Bupati Bungo, Zola mengemukakan, salah satu upaya untuk mengatasi PETI adalah dengan menghentikan suplai bahan bakar (BBM) terhadap mesin-mesin dan alat berat yang digunakan dalam PETI. “Selama ini, ada penyuplai bahan bakar. Kita mohon dapat dibantu untuk menghentikannya. Apabila bahan bakar ini digunakan untuk mesin-mesin yang dipakai untuk sesuatu yang illegal ini salah besar. Penyaluran BBM ini perlu kita putuskan,” jelasnya.
“Dalam rapat juga disampaikan, ada oknum-oknum yang terlibat. Pak Kapolda, Pak Danrem sudah langsung menindak tegas aparat karena ikut bermain. Saya apresiasi sekali. Untuk yang lainnya, saya katakan tadi, kalau tidak didukung oleh semua pihak, percuma,” ungkap Zola.
Wakapolda Jambi, Danrem 042/Garuda Putih Kolonel Inf. Refrizal, Ketua DPRD Provinsi Jambi H.Cornelis Buston, dan Kajati Jambi Erbindo Saragih,SH,MH, pada intinya menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan Gubernur Jambi dalam penanganan PETI. (DU)