Gelar Doktor Honoris Causa ke-8 JK dari Universitas Andalas

MENARAnews, Padang – Bertepatan dengan Lustrum XII (60 Tahun) Universitas Andalas (Unand) dan 65 tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Unand menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa (Dr. HC) kepada Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla.

Doktor Honoris Causa yang diberikan kepada Wakil Presiden RI dalam Bidang Hukum Pemerintahan Daerah tersebut merupakan gelar Doktor kehormatan kedelapan yang diterima oleh Jusuf Kalla. Sebelumnya, 7 gelar Doktor Honoris Causa lainnya diberikan oleh Universitas Malaya, Universitas Soka Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Hasannudin, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, dan Universitas Syiah Kuala.

Menurut Tim Promotor yang terdiri Prof. Dr. Saldi Isra, SH; Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM; dan Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH, beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berhak mendapatkan gelar Doktor Kehormatan Bidang Hukum Pemerintahan Daerah.

Pertama, pembentukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, memulai misi damai dalam pemulihan Pemeritahan Aceh paska gagalnya Cessation of Hostalities Famework Agreement (COHA) dan Joint Council di Tokyo 2003; Perundingan Helsinki dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketiga, keberagaman aturan hukum saat diberlakukannya otonomi daerah. Keempat, membumikan Desentralisasi Asimetris demi meneguhkan NKRI, dimana yang dilakukan oleh JK adalah mengejawantahkan pemerintah daerah utuk mewujudkan makna hakiki penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Selanjutnya, pidato yang disampaikan oleh Jusuf Kalla pada Upacara Penganugerahan gelar Dr. HC Bidang Hukum Pemerintahan Daerah pun lebih banyak membahas terkait desentralisasi untuk tata pemerintahan yang baik, penguatan integrasi bagsa, dan pembangunan nasional. (MPR)

 

Comments
Loading...