Fraksi DPRD Beri Catatan Terkait APBD Perubahan Pandeglang

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang memberikan catatan kepada Bupati Pandeglang tentang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Pandeglang Tahun 2016, di Gedung DPRD Pandeglang. (2016/09/21)

Dalam pandangan umum Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan Hadi Mawardi, pihaknya meminta kepada Bupati Pandeglang untuk menggambarkan tentang langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam menyikapi penundaan penyaluran dana perimbangan dalam capaian yang akan diraih dalam nota keuangan pada Raperda penyusunan Perubahan APBD 2016.

“Kami keberatan terhadap pemangkasan alokasi dana desa. Untuk itu, kami harap Bupati bisa merasionalisasikan anggaran pada belanja-belanja SKPD yang belum mendesak,” katanya.

Disamping itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Entol Supriadi mengatakan, dalam rancangan perubahan APBD 2016 Pandeglang disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 9,96 % atau sebesar Rp 234.348.386.833,99 menjadi sebesar Rp 2.118.460.628.899,39 dibanding APBD 2015 yang mencapai Rp 2.352.809.015.733,38.

“Kami minta Bupati untuk meningkatkan PAD karena masih banyak obyek wisata yang perlu dikembangkan, bahkan kami juga mengharapkan agar penyerapan anggaran pada Perubahan APBD 2016 bisa tepat waktu dan jangan sampai terjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” tegasnya.

Sementara Fraksi Partai Bintang Hanura, yang disampaikan Iwan Coanda mengungkapkan, Fraksinya meminta Bupati Pandeglang untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada dunia pendidikan.

“Kami secara khusus menyoroti sektor pendidikan dimana dikhawatirkan akan menurunnya kualitas guru dan sekolah-sekolah yang berdampak pada kemajuan pendidikan. Untuk itu, Pemkab Pandeglang harus menunjukkan kualitas SDM yang lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri mengusulkan Perubahan APBD Pandeglang tahun 2016 ini turun sebesar Rp 234 miliar. Hal ini diakibatkan adanya sejumlah pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Tunjangan Profesi Guru. Penurunan ini berimbas pada rasionalisasi anggaran belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana anggaran masing-masing SKPD rata-rata dipangkas sebesar 18-20%.  (IY)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!