MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah menggandeng KPU Sumsel. Sebagai wujudnya, KPU Sumsel dan FISIP UIN Raden Fatah melakukan Memorandum of Agreement (MoA) pada Selasa (6/9).
Diungkapkan Ketua KPU Sumsel, Aspahani, dengan MOA ini nantinya para mahasiswa FISIP bisa.memafaatkan fasilitas milik KPU Sumsel, terutama fasilitas rumah pintar.
“Silahkan gunakan dan akses semua yang ada di Rumah Pintar. Dan kami juga akan support dalam bentuk tenaga ahli atau pengajar di sini. Kami akan datangkan tenaga mengajar kuliah khusus,” kata dia.
‎Di tempat yang sama, Ketua KPU RI M Juri Ardiantoro PhD mengatakan apresiasinya dan terima kasih karena ini bagian kepentingan bersama baik di internal KPU maupun di kampus untuk bersama-sama jadikan MoA sebagai langkah awal membuat program lebih konkret dan nyata.
“Memang betul KPU tidak hanya dipersepsi sebagai organisasi pada hari pemungutan suara tapi juga bekerja siapkan masyarakat sadar dan mau melakukan kegiatan hingga pemilu jadi lebih baik,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, adanya rumah pemilu sebagai tempat orang dapat informasi, akses data, cari ilmu dan alat tempat mendidik masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi politik Indonesia, bagaiamana masyarakat percaya terhadap politik dan pemilu. Semakin lama, masyarakat tingkat kepercayaan makin menurun. Lebih khusus terhadap pemilu, terhadap hasil pemilu.
“Satu sisi merasa tidak dapat manfaat. Satu sisi produk pemilu orang-orang yang dianggap atau tidak hasilkan orang terbaik. Baik anggota DPR maupun kepala daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, kolaborasi KPU dan perguruan tinggi tidak hanya menyangkut ini. Ada sembilan program kekhususan tata kelola pemilu. KPU menyediakan beasiswa untuk pegawai KPU mempelajari tata kelola pemilu di semua FISIP dan akan ditingkatan terus.
“Betul bahwa kerja sama tidak hanya dengan FISIP tapi juga dengan fakultas lain. Untuk selengarakan pemilu lebih baik siapkan, perbaiki, tingkatkan modernisasi seluruh aspek yang buat pemilu berkualitas. Saat ini jadi penyelenggara yang terbuka di dunia. Informasi jadi berkualitas dan transparan setelah PPATK,” kata dia.
Terkait dengan MOU yang ditandatangi Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof M Sirozi Ph mengatakan berharap MoA yang diteken tidak menjadi dokumen yang berdebu dan usang. Ini sering terjadi di Indonesia, terlalu banyak MoA dan MoU yang tidak ada tindak lanjutnya. Untuk itu kepada wakil dekan diminta menindaklanjutinya agar terlaksana.
“Hal seperti ini harus bisa dilakukan oleh fakultas lain. Apalagi kegiatan KPU tidak hanya bermanfaat bagi kegiatan politik saja. Bisa menjadi edukasi bagi mahasiswa lainnya. Juga penyampaian soal ini bisa melalui bidang lain seperti sosiologi,” terangnya.
Sebelumnya katanya sudah dilakukan penjajakan ke KPU dan ada diversifikasi program. Kami melihat ada misi yang sama antara KPU dan perguruan tinggi. Yaitu mencerdaskan masyarakat. Khusnya ketika hadapi Pilkada biar hasilnya lebih objektif dan berkualitas.
“Ke depan ada di fakultas lain hingga berkembang,” tutup dia. (AD)