Ditengah Rasionalisasi, Proyeksi PAD Provinsi Ini Meningkat

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dalam peyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng tahun 2016-2021, proyeksi penerimaan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah dan juga pembiayaan, tiap tahunya diharapkan dapat mengalami peningkatan.

Proyeksi RPJMD penerimaan daerah tahun 2016-2021 dengan rincian, tahun 2016 proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp.3,369 Triliun, 2017 sebesar Rp.3,529 Triliun, 2018 sebesar Rp.3,660 Triliun, 2019 sebesar Rp.3,754 Triliun, 2020 sebesar Rp.3,824 Triliun, dan 2021 sebesar Rp.3,955 Triliun.

Kepala Dinas Pedapatan Daerah Provinsi Kalteng, Jaya S.Silam menjelaskan, upaya pencapaian target penerimaa daerah seperti peningkatan PAD dan lain sebagainya terus dilaksanakan. Baik melalui sosialisasi pajak daerah, melaksanakan pendataan potensi pajak daerah seperti data penggunaan kendaraan oprasional termasuk alat-alat berat, pemakaian pembelian bahan bakar, serta pemakaian air permukaan yang digunakan pada setiap badan usaha sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan jasa.

“Melakukan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng dalam optimalisasi pemungutan pajak Provinsi, pelaksanaan kegiatan oprasional terpadu, dan Samsat Keliling, penyampaian surat kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung ke wajib pajak, serta memberikan insentif pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dan pembebasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelas Jaya S.Silam diwawancarai, Jum’at (16/09/2019).

Dijelaskanya, target murni pendapatan daerah sebelum perubahan sampai dengan 31 Agustus 2016 sebesar Rp.4,235 Triliun dengan realisasi sebesar Rp.2,393 Triliun atau 56,79 persen. Jika dibandingkan setelah adanya perubahan target pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp.3,369 Triliun, dengan realisasi Rp.2.393 Triliun atau 71,05 persen.

Jika dilihat dari angka rata-rata persentase per bulanya 66,66 persen, berdasarkan hasil pencapaian tersebut, ujar Jaya kembali, sudah melebihi pencapaian rata-rata. Sementara untuk realisasi yang terhitung sampai dengan 8 september 2016 berdasarkan rencana perubahan target pendapatan daerah di atas sebesar Rp.2,404 Triliun atau 71,38 persen.

“Artinya dalam hitungan 8 hari saja, perubahan atau kenaikanya sudah mencapai 0,33 persen. Kita berharap pendapatan daerah para rencana RPJMD lima tahun kedepan mengalami peningkatan.” paparnya lebih dalam.

Jaya melanjutkan, terkait dengan kondisi adanya penurunan pendapatan daerah saat ini, disebabkan oleh beberapa faktor, pertama yakni ekonomi global terhadap daerah, seperti turunnya harga karet, rotan, dan sawit. Ditambah adanya larangan ekpor mineral dan batubara (Minerba), akhirnya masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang diharapkan sehingga berimbas kepada kewajiban untuk membayar pajak kepada daerah.

Tidak hanya itu, akibat adanya larangan ekspor Minerba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ini, lanjutnya kembali, berimbas kepada banyaknya perusahan sektor tambang yang tutup, akhirnya melakukan PHK kepada karyawanya. Hal ini juga berimbas kepada penggunaan bahan bakar pada sektor pertambangan sebesar 70 persen, sehingga pajak penggunaan bahan bakar mengalami penurunan.

“Ini dari sektor PAD. Lalu dari sektor sisi dana perimbangan. Pertama ada kebijakan pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sebesar 10 persen, yang kedua adanya rasionalisasi anggaran sesuai Perpres 66/2016, yang berimbas terhadap dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan RI no.125/2016 memotong dana DAK sejak September sampai Desember 2016, ini yang mempengaruhi pendapatan daerah di tahun 2016 sekarang.” tutupnya. (Arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...