Budi Gunawan Jadi Kepala BIN? Ini Kata Pakar

MENARAnews, Jakarta – Posisi Kepala BIN menjadi topik pembahasan yang sangat hangat pada saat ini. Kedudukannya yang strategis dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden membuat hal ini menjadi pembicaraan yang menarik untuk diikuti, terutama dari berbagai pakar politik, media massa, maupun intelijen kepada lembaga telik sandi tersebut.

Pakar-pakar seperti Meutya Hafid (Anggota Komisi I DPR), Connie Rahakundini (Pengamat Pertahanan dan Intelijen), Salim Said (Guru Besar Unhan), Derek Manangka (Wartawan Senior), dan Ichan Loulembah (Pembawa Acara) ikut berperan serta dalam diskusi yang dilaksanakan pada Sabtu (03/09/16) di daerah Jakarta Pusat ini.

Menurut Derek, saat ini kinerja Intelijen tidak pernah terlihat secara gamblang di mata masyarakat, tidak seperti kinerja intelijen pada zaman orde baru.

“Kinerja intelijen yang ada saat ini tidak terlihat sepeti kinerja yang terjadi pada masa orde baru. Ketika itu Pangkokamtib mengumpulkan wartawan dan memberi sebuah berita bahwasannya salah satu oknum TNI menjual peta negara kepada AEROFLOT yang merupakan bagian dari intelijen Rusia. Saat itu, sebagian besar diplomat serta yang diduga intelijen di Persona Non Grata (PNG)” ujarnya di tengah diskusi.

Beda halnya dengan Connie, Pakar intelijen ini  lebih berfokus kepada pergantian kepala BIN dan dari kalangan mana harusnya kepala lembaga telik sandi tersebut

“Budi Gunawan yang berasal dari kepolisian akan memperberat kinerja dari Polri. Luas wilayah Indonesia itu sama dengan luas dari Turki ke Inggris. Tugas Polri sudah berat, jika Budi Gunawan menjadi Kepala BIN, tentunya ini akan menambah kinerja Polri Semakin berat” tuturnya.

Sama dengan Connie , Anggota Komisi I DPR RI Mutya Hafid membahas mengenai adaptasi yang perlu dilakukan oleh budi Gunawan jika nantinya ditunjuk oleh Presiden sebagai Lembaga James Bond Indonesia ini.

“Budi Gunawan harus cepat belajar mengenai mekanisme dalam BIN dan bukan intelijen kepolisian. Budi Gunawan juga harus bisa merangkul semua elemen dalam struktur jabatan dalam organisasi BIN dan juga dapat melaksanakan salah satu tugas BIN sesuai undang-undang yaitu mengkoordinasikan seluruh organisasi Intelijen dari berbagai instansi” imbuh Mutya.

Sementara menurut Salim Said, Penunjukan Kepala BIN merupakan hak proregatif Presiden meskipun membutuhkan pertimbangan dari DPR.

“Pemilihan KaBIN yang hampir sama dengan pemilihan duta besar, membutuhkan pertimbangan dari Presiden. Dulu, saya pernah dicalonkan oleh SBY untuk menjadi Duta Besar Indonesia di Swiss, namun setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR memutuskan saya sebaiknya menjadi Duta Besar di Republik Ceko dan SBY mengikuti. Namun, ada cerita lain yang juga pernah terjadi di era Megawati yang sempat mencalonkan Santoro, Jurnalis Senior Tempo untuk menjadi Dubes Australia namun dipertimbangkan tidak jadi oleh DPR. Megawati justru memberikanya posisi sebagai Dubes di Rusia” ujar mantan Dubes Indonesia untuk Republik Ceko tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telahh mengirimkan surat kepada DPR terkait pengajuan nama calon Kepala BIN yang selanjutnya akan dilakukan pertimbangan serta fit and proper test terlebih dahulu. (sbp)

Comments
Loading...