BPJS Cabang Palangka Raya Kembali Distribusikan 13.511 KIS

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Peyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kemetrian Sosial melalui Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Palangka Raya, kembali menyalurkan  13.511 KIS ke masyarakat miskin di lima Kabupaten di Wilayah Kalimantan Tengah seperti Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Gunung Mas tahun 2016.

Kepala Badan Peyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palangka Raya, Fitria Nurlaila Pulu Kadang melalui Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, Karti Ningsih menyampaikan, peyaluran KIS yang sudah sampai kepada pemegang kartu saat ini sudah mencapai 56 persen dari target penyaluran ditahun 2016.

“Sisanya itu bukan tidak terbagi, tapi masih ada di pihak ketiga seperti Aparat Desa, atau Puskesmas di wilayah masing-masing, dan mungkin saja masih dalam proses penyaluran dan belum melaporkan ke BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya,” jelas Karti Ningsih diwawancarai Menaranews, Senin (05/09/2016) di Palangka Raya.

BPJS Cabang Palangka Raya khususnya mencakup lima Kabupaten tersebut, dikatakanya, sifatnya hanya menerima data masyarakat miskin yang berhak mendapatkan dan menerima pelayanan kesehatan gratis melalu KIS dari Kementrian Sosial RI, termasuk adanya penambahan data.

Disampaikanya kembali, pada proses penyaluran KIS sendiri tentunya tidak lepas dari berbagai kendala dilapangan, salah satunya faktor geografis wilayah Kalteng. Oleh sebab itu, tahun ini BPJS Kesehatan kembali meminta bantuan kepada Aparat Desa, atau masing-masing Puskesmas untuk membagikan KIS kepada penerima.

“Memang tahun 2015 lalu, penyaluranya melalui Aparat Desa dan PT.POS selaku pihak ketiganya. Kayaknya untuk tahun ini penyaluranya semua melalui aparat desa seperti PKH dan PKSK. Tahun 2016 ada 5,9 persen atau sekitar 800 KIS terpaksa didistribusikan ulang, karena alamat si penerima tidak ketemu dan kurang lengkap sehingga kartunya dikembalikan, belum lagi ada yang meninggal dunia,” jelasnya menambahkan.

Dirinya berpendapat, pendataan penerima KIS bagi masyarakat miskin, murni bukan kesalahan dari pihak BPJS Kesehatan saja, tapi juga dari Pemerintah. Sehingga kedepanya dalam pendistribusian perlu kerjasama dari Pemerintah Daerah untuk melakukan komunikasi terhadap aparat di tingkat desa terkait proses penyaluran selama ini.

Pelayanan kesehatan gratis yang murni dibiayai oleh Pemerintah melalui Kartu Indonesia Sehat merupakan hak dari masyarakat miskin yang langsung bisa digunakan ketika sudah sampai ke pemegang kartu. Dan ini menurutnya kembali, bukan hanya tanggung jawab dari BPJS Kesehatan saja, tapi perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah agar Aparat Desa bisa membatu dalam penyaluran KIS ke masyarakat miskin.

“Ada masyarakat yang belum mendapatkan kartu JK-KIS mendatangi kita, karena masyarakat taunya BPJS Kesehatan yang mencetak kartunya, tapi kita arahkan mereka ke Dinas Sosial untuk mendaftarkan diri, dari data ini nanti Dinas Sosial yang mengirim data tersebut ke Kementrian Sosial” paparnya lagi.

Dia menginformasikan, Tahun 2015 sebanyak 183.587 jiwa di lima Kabupaten seperti Palangka Raya, Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas mendapatkan KIS. Sementara total warga miskin yang mendapatkan KIS di 13 Kabupaten dan Satu Kota di Kalteng sebanyak 497.559 jiwa.

Terkait penyaluran KIS ditahun 2015 sendiri, sekitar 29.000 KIS atau 15 persen dari target penyaluran 183.587 KIS terpaksa didistribusi dan dikembalikan, dengan alasan yang sama yakni alamat penerima KIS tidak sesuai dengan data yang tercatat, pindah tempat dan meninggal dunia.

“Kartu yang dikembalikan karena gagal didistribusikan ini sudah kita laporkan ke Kementrian Sosial. Hasil tim survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat mencapai 82 persen dari target penilaian 79 persen,” tutupnya. (Arliandie)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...