APTA Kalteng Siap Penuhi Kewajiban Kepada Pemerintah Daerah

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Masih banyak persoalan yang muncul khususnya di sektor kegiatan pertambangan yang ada di wilayah Kalteng, seperti terkait perizinan, peraturan dan sebagainya, sehingga kedepan perlu adanya evaluasi dan perubahan-perubahan menuju lebih baik lagi. Hal tersebut dibahas pada acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Perusahaan Tambang (APTA) Kalteng Periode 2016-2020, dan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2016 tentang optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng, Kamis (01/09/2016) di Swiss-BelHotel Danum Kota Palangka Raya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tambang (APTA) Provinsi Kalteng, Agustiar Sabran melalui Ketua Harian APTA Kalteng Tommy Toeweh mengatakan, keberadaan Asosiasi APTA merupakan organisasi yang menghimpun perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan di Wilayah Kalteng.

“Kita harapkan kedepanya asusiasi ini bisa membantu dan mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terutama dalam meyelesaikan perosalan-persoalan seperti perizinan atau peraturan yang menghambat pelaksanaan kegiatan pertambangan.” jelas Tommy.

Tidak hanya perijinan saja yang menjadi persoalan di Daerah, akan tetapi belum adanya kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan, sehingga dengan selesainya persoalan tersebut kegiatan di dunia pertambangan pun dapat berjalan dengan baik.

Pihaknya juga menegaskan kepada seluruh investor khususnya di bidang pertambangan, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapatan daerah seperti membayar pajak di wilayah Kalteng.

“Persoalan yang dihadapi saat ini, tentu kita bicarakan bersama-sama baik itu ditingkat Pemerintah Daerah atau di tingkat Pemerintah Pusat. Ada sekitar 400 perusahaan pertambang di Kalteng ini, menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah,” papar Tommy.

Disamping itu, Sekretaris APTA Kalteng, Tugio Wiratmodjo menambahkan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Pusat dalam mambantu Pemerintah Daerah untuk menyiapkan infrastruktur dalam persiapan pembangunan kawasan perindustrian hilirisasi mineral.

“Sampai hari ini Pemerintah Pusat belum mempersiapkan dan berbenah diri, salah satunya adalah ketersedian listrik yang ada di Kalteng masih belum memadai. Padalah ketersedian listrik yang memadai sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang akan melakukan kegiatan hilirisasi mineral di wilayah Kalteng,” jelas Tugio.

Dikatakanya kembali, dirinya juga berkeinginan agar pemerintah kedepannya bisa mempermudah kegiatan pertambangan sehingga berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kesan bahwa pemerintah sendiri hanya mendapatkan masukan dari Kegiatan pertambangan dan memberikan aturan, tanpa memberikan solusi terbaik.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD), seluruh pengusaha baik dibidang Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Jasa Kotruksi yang ada di Kalteng.

Adapun Struktur Pengurusan APTA Kalteng Periode 2016 – 2020 yang dikukuhkan yakni terdiri dari Agustiar Sabran selaku Ketua Umum, Tommy Toeweh Ketua Harian, dan Tugio Wiratmodjo selaku Sekretaris APTA Kalteng. (Arliandie)

Editor: HIdayat

Comments
Loading...