Angkutan Batubara Banyak Makan Korban di Jalan Umum

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Ratusan masyarakat dari lima Kabupaten/Kota, yakni Palembang, Lahat, PALI, Muara Enim dan Ogan Ilir menyerbu Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (7/9). Pemprov Sumsel dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan angkutan batubara yang beroperasi di jalanan umum. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahkan Peraturan Gubernur bahwa angkutan batubara tidak boleh melalui jalanan umum.

Salah satu orator aksi menjelaskan, Berdasarkan  UU Minerba No. 4 Tahun 2009, PP No. 23 Tahun 2010, dan Perda Sumsel No. 05 Tahun 2011 Pasal 52, bahwa angkutan batu bara harus melalui jalan khusus. Namun hingga saat ini walupun telah dilarang dan diberi kemudahan oleh Gubernur dimana mereka boleh melintas hanya jam 18.00 hingga pukul 05.00 dari lahat tetap dilanggar. Permasalahan ini merupakan masalah bersama.

“Truk angkutan batubara yang melintas di jalan umum membahayakan karena membawa muatan yang berlebihan dengan kecepatan tinggi. Telah banyak korban jiwa akibat kecelakaan truk angkutan batubara baik dari masyarakat ataupun mahasiswa. Masyarakat sangat mengharapkan Gubernur Sumsel, Kepala Dishub Sumsel dan Kapolda Sumsel untuk mencari solusi agar batu bara kembali ke jalan khusus,” ujarnya.

Dalam hal ini, Pemprov Sumsel telah merespon aspirasi masyarakat tertanggal 27 Juli 2016 terkait penolakan angkutan batubara melintas di jalan umum, dan telah menyurati seluruh Kadishub Kabupaten/Kota bersangkutan untuk mentaati surat Edaran Gubernur.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Nasrun Umar, Rabu (7/9), di hadapan pengunjukrasa menyampaikan bahwa pemerintah secara umum meminta agar angkutan batubara ditertibkan sesuai Surat Edaran Gubernur No 501 Tahun 2015.

“Tidak hanya itu saja, kami juga sudah melakukan rapat dengan para transportir untuk mengingatkan terkait surat edaran gubernur tersebut,” katanya.

Selanjutnya, pihak Dishub juga telah meminta agar para transportir  memperhatikan masyarakat luas yang terdampak akibat kemacetan dan kerusakan jalan karena dilalui angkutan batubara.

“Konsekuesinya jika ada pelanggaran dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka ada sanksi tertentu, selanjutnya maka tidak ada alasan lagi bagi mereka bermain-main dengan saya. Kemudian, bisa dipastikan setelah tanggal 26 Agustus 2016 lalu maka semua angkutan batubara dilarang melintasi jalan umum di Sumatera Selatan. (AZ)

Comments
Loading...