Akses Lokasi, Jadi Salah Satu Kendala Pelaksanaan Program KIS di Kab. Batara

MENARAnews, Muara Teweh (Kalteng), Kesehatan merupakan salah satu program utama Pemerintah Pusat dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Produk jaminan kesehatan yang diagendakan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah, diantaranya Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala Bidang Jaminan Sarana Prasarana Kesehatan/JSPK Dinkes Batara, Silas Patiung, mengatakan alokasi anggaran KIS dari Dinas Kesehatan tahun 2016 sebesar Rp. 8.352.291.330, dengan jumlah penerima KIS sampai Agustus 2016 sebanyak 40.104 peserta.

Penerima KIS adalah masyarakat Batara dalam kategori miskin dan kurang mampu, karena program KIS tidak ditetapkan iuran wajib yang dibayarkan pemegang kartu. Premi KIS dianggarkan oleh Pemkab Batara sebesar Rp. 23.000/bulan untuk setiap kartunya.

Sosialisasi Program KIS, Dinkes Batara berkoordiniasi dengan kecamatan dan desa-desa setempat yang didampingi camat dan kades. Syarat pengajuan KIS diantaranya fotocopi KTP, KK, Akta Kelahiran dan surat keterangan dari desa ataupun lurah setempat. Selain itu, Dinkes juga dibantu oleh puskesmas setempat.

Pariadi AR, Kasi JSPK Dinkes Batara, menambahkan kendala yang dihadapi Dinkes terkait program KIS salah satunya adalah akses daerah perbatasan. Seperti di wilayah Kec. Gunung Timang, meskipun ada Puskesmas Induk Desa Baturaya, sebagian besar masyarakat disana menginginkan pelayanan kesehatan di Kab. Barsel, karena aksesnya lebih mudah.

“Itu menjadi PR buat Dinkes Batara, pasti akan dicarikan solusi terkait hal tersebut”. Kata Pariadi. (Adr)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...