Akibat Penundaan DAU, Pemkab Pandeglang Terpaksa Pangkas ADD

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Pandeglang tahun 2016 menurun sebesar Rp 234 miliar dibandingkan APBD Murni. Diantara nilai tersebut, terselip pemotongan sebesar Rp 6.2 miliar bagi Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu terkuak pada lanjutan Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2016 di Gedung DPRD Pandeglang, Senin (26/09/2016).

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pemangkasan ADD tidak dapat terhindarkan. Alasannya, Pemkab sudah melakukan rasionalisasi terhadap seluruh anggaran di masing-masing SKPD, namun hasilnya masih kurang untuk menutupi ketimpangan anggaran pasca ditundanya Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab sebesar Rp 128 miliar oleh Pemerintah Pusat.

“Ini kan musibah nasional, kita tidak ada pilihan lagi dana mana yang harus dipangkas? Tidak ada lagi uang untuk menanggulangi pemangkasan DAU. Sebelumnya sudah saya wanti-wanti untuk tidak memotong ADD, tetapi Pemkab tidak punya pilihan lagi,” katanya.

Akan tetapi, Bupati menjanjikan jika pemangkasan ADD akan dikembalikan pada tahun depan. Bahkan bupati mengungkapkan bahwa sejumlah program desa yang tertunda akibat pemotongan ADD, akan diprioritaskan pada tahun depan.

“Jadi mohon pengertiannya. Tetapi jika ada dana tambahan yang nanti akan masuk, akan digunakan untuk menutupi pemangkasan anggaran ADD. ADD hanya untuk tahun ini saja dipotong, kalau ada potensi pendapatan lainnya, akan dikembalikan lagi,” tuturnya.

Namun demikian, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Pandeglang, Hadi Mawardi menyesalkan usulan Pemkab yang mengorbankan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam merasionalisasi anggaran APBD Perubahan. Hadi menilai, pemangkasan sebesar Rp 6.2 miliar dimana setiap desa dipangkas rata-rata Rp 13 juta akan sangat berpengaruh terhadap program-progran di desa.

“Dari awal kita tidak berharap pemangkasan ADD itu masuk dalam rasionalisasi yang dilakukan eksekutif. Pasalnya nilai pemagkasan sebesar Rp 6.2 dengan rata-rata pemotongan sebesar Rp 13 juta, bukan nilai yang kecil bagi desa. Pemangaksan ini dipastikan akan berdampak pada program-program di desa,” ujar Hadi.

Dengan pemotongan itu, Hadi menilai Pemkab mematahkan semangat Kades yang tengah gencar menjalankan program tersebut. Maka dari itu tambah Hadi, fraksinya akan menyisir anggaran-anggaran di SKPD yang sekiranya dapat digeser atau ditunda, untuk menghindari pemangkasan ADD

“Harapan kita untuk membangun dari desa harus terus didorong, jangan justru mematahkan semangat Kades yang sedang semangat membangun desa. Karena dengan ini pula, rancangan pembangunan di desa juga akan menyesuaikan perubahan APBDes pasca pemotongan tersebut. Saya minta SKPD menyisir kembali perencanaan pembelanjaan agar tidak mengorbankan ADD,” jelasnya.. (IY)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!