YARA Gugat Qanun Bendera dan Lambang Aceh

MENARAnews, Banda Aceh (Aceh) –  Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan permohonan judicial review atau peninjauan kembali terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh karena dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh secara umum dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

“Aspirasi dari kami masyarakat, tidak pernah dibahas bahkan diabaikan begitu saja,” kata Safaruddin selaku Ketua YARA dalam siaran pers.

Safaruddin yang juga sebagai Kuasa Hukum dalam permohonan ini, menjelaskan, mayoritas Masyarakat Aceh menginginkan agar bendera dan lambang daerah Aceh disesuaikan dengan berbagai entitas budaya, keberagaman daerah dan keislaman yang ada di Aceh. Namun, pihak legislatif dan eksekutif tidak menampung aspirasi masyarakat dan akibatnya, banyak gerakan dilakukan oleh Masyarakat Aceh untuk menolak Qanun Bendera dan Lambang tersebut.

Selain itu, secara normatif hukum kedudukan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah, khususnya dengan pasal 6 ayat (4) yang intinya melarang penggunaan logo dan bendera daerah mempunyai persamaan dengan logo dan bendera organisasi separatis dalam NKRI, seperti bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh.

“Mendagri juga tidak memberikan pengesahan terhadap Qanun tersebut sampai saat ini, namun Pemerintah Aceh tetap beranggapan bahwa Qanun tersebut telah sah untuk dilaksanakan,” ungkapnya.

Atas dasar kedua permasalahan tersebut, YARA mengajukan permohonan kepada MA untuk menghilangkan kekuatan hukum Pasal 4 dan Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2013 atau mengabulkan secara bersyarat dengan mengganti bendera dan logo sesuai dengan yang diuraikan dalam penjelasan pemohon. (AM)

Comments
Loading...