MENARAnews Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Sekitar 70 warga Kecamatan Lubuk Pinang melakukan aksi unjuk rasa dengann memblokir jalan masuk menuju PT. Usaha Sawit Mandiri (USM), Senin (22/08/2016).
Aksi yang dikoordinatori oleh Boyon, warga Kecamatan Lubuk Pinang tersebut pasalnya diakibatkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap sistim perekrutan tenaga kerja baru yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian awal antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Pinang, Amzal, yang juga sebagai juru bicara massa menyampaikan PT. USM telah melanggar kesepakatan awal mengenai perekrutan tenaga kerja.
Dalam kesepakatan tersebut PT. USM berjanji akan memberikan jatah kepada setiap pemilik lahan yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut masing-masing satu anggota keluarga untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan itu.
Namun, pada kenyataannya dari hasil tes perekrutan sebelumnya, hanya lima orang yang diterima dari 50 keluarga pemilik lahan yang mengikuti tes.
“Kesepakatan awal, masing-masing dari 50 keluarga pemilik lahan akan diberikan jatah satu orang untuk menjadi tenaga kerja perusahaan, tapi nyatanya hanya lima orang yang diterima, artinya perusahaan telah melanggar kesepakatan” tegasnya.
Meskipun kesepakatan tersebut tidak secara tertulis alias lisan, pihaknya tetap bersitegas agar perusahaan menepati kesepakatan itu dan atas nama masyarakat pemilik lahan, pihaknya menolak hasil kelulusan tenaga kerja baru PT. USM tersebut.
Selain itu, Ia juga mempertanyakan terkait 10 orang yang diluluskan dimana seharusnya berdasarkan pemberitahuan hanya 40 tenaga kerja yang akan direkrut kendati tes kelulusan mengumumkan 50 tenaga kerja.
“Pemberitahuan awal hanya 40 tenaga kerja yang diambil, tapi ini kok ada 50 orang, jadi 10 orang ini siapa” herannya.
Menyikapi hal itu, Manager PT. USM, Legiman didampingi pihak Polres, Polsek, dan Koramil Mukomuko menyampaikan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan terkait tuntutan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat akan ditampung dan dilanjutkan ke pihak menajemen.
“Saya tidak punya wewenang untuk memutuskan karena kami ini pekerja lapangan, jadi tidak tahu-menahu masalah ini karena merupakan wewenang manajemn. Aspirasi masyarakat akan kami sampaikan ke manajemen untuk ditindaklanhjuti” Jelasnya.
Aksi yang dimediasi oleh aparat keamanan setempat berlangsung pukul 09.00-11.15 WIB dan tidak menimbulkan aksi anarkis dari masyarakat. Usai dilangsungkan mediasi tersebut, masyarakat langsung membubarkan diri dengan tertib.
Mediasi tersebut sempat menimbulkan ketegangan karena masyarakat setempat ingin permaslahan tersebut diselesaikan secara adat istiadat Desa Lubuk Pinang.
Rencananya Rabu, 24 Agustus besok, akan dilangsungkan pertemuan antara pihak manajemen perusahaan dan masyarakat di Gedung Pertemuan Lapangan Merdeka Lubuk Pinang. (AL)