MENARAnews, Medan (Sumut) – Konflik lahan perkebunan masih kerap terjadi di masyarakat, umumnya konflik berseteru dengan pihak perkebunan. Masih banyak perusahaan perkebunan yang beroperasi dengan menyerobot tanah negara maupun tanah milik warga dan melakukan aktivitas perkebunan diluar Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pemerintah daerah.
Dalam dialog publik yang diadakan oleh Walhi Sumut sekaligus Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup ke-8 ikut membahas tentang badan khusus yang menangani konflik lahan perkebunan di Raz Hotel, Senin (22/8/2016).
Bupati Serdang Bedagai Soekirman menilai pembentukan badan penyelesaian konflik lahan perkebunan khususnya kelapa sawit memang sangat penting. Namun Soekirman menekankan bahwa pembentukan badan tersebut harus memiliki arah yang jelas. Soekirman sebut lebih 100.000 hektar wilayah Serdang Bedagai adalah areal perkebunan dan didominasi oleh kelapa sawit.
“Saat ini masih sering terjadi klaim tanah oleh masyarakat yang ditunggangi oleh kelompok tertentu dan mencoba mengambil keuntungan,” ujar Soekirman.
Lanjut Soekirman, salah satu tahap yang paling penting membuktikan kepemilikan lahan adalah dengan melakukan ukur ulang oleh lembaga yang kredibel misalnya Badan Pertanahan Negara (BPN) dan memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat tanah.
Selain itu, Jefri Saragih selaku Direktur Sawit Watch menilai konflik lahan yang kerap terjadi disebabkan terlalu banyaknya klaim tanah oleh perusahaan juga masyarakat.
Padahal menurut Jefri masing-masing pemerintah daerah pasti sudah punya tim investigasi yang bertugas menangani konflik lahan. Pengalaman Sawit Watch saat mendampingi masyarakat di Labuhan Batu Utara bersama Elsaka.
Saat itu sebut Jefri, masalah konflik lahan sudah dibawa ke pengadilan arbitrase internasional namun memenangkan pihak perusahaan yang memaksan warga keluar dari lahan perkebunan.
Sehingga Jefri menegaskan, badan penyelesaian konflik harus punya konsep yang konkrit yang langsung bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah sehingga bisa lahir Perda yang secara jelas mengatur penyelesaian konflik lahan.
Sementara itu Sarma Hutajulu Ketua Komisi A DPRD Sumut mengungkapkan konflik lahan terjadi biasanya pada saat mengeluarkan perizinan.
“Saat ini warga banyak berkonflik dengan perusahaan, baik itu swasta, BUMN maupun BUMN,” jelas Sarma.
Sarma sebut semasa satu tahun pemerintahan Tengku Erry (GUbernur Sumut) belum dapat menyelesaikan satu pun konflik lahan yang sedang terjadi. Sarma menilai belum ada keseriusan dari Pempropsu untuk selesaikan sengketa lahan perkebunan. Bahkan hingga saat ini masih banyak perusahaan dengan eks HGU masih beroperasi.
PDLH Walhi Sumut ke-8 kali ini rencananyan berlangsung hingga Rabu (24/8/2016) dan dihadiri oleh mitra jaringan Walhi Sumut. Selain itu juga hadir perwakilan dari pemerintah dan organisasi mahasiswa pencinta alam. (Ded)